' Dugaan Korupsi Disdik Kabupaten Bogor Kembali Disorot - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Dugaan Korupsi Disdik Kabupaten Bogor Kembali Disorot

Dugaan Korupsi Disdik Kabupaten Bogor Kembali Disorot

Written By dodi on Friday, September 14, 2012 | 10:00 PM

KAB.BOGOR - Elemen masyarakat di Kabupaten Bogor kembali menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu dikarenakan sampai saat ini aparat penegak hukum masih berdiam diri atau belum menindaklanjuti sinyalemen penyimpangan dalam penyaluran dana Biaya Operasional sekolah (BOS) dan pengerjaan proyek-proyek pembangunan dan rehab gedung sekolah serta pengadaan sarana pendidikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di dinas tersebut.

"Selama ini, aparat hukum di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar sudah mendapatkan banyak informasi tentang beragam kasus korupsi di Disdik, tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut. Terakhir tahun 2008 lalu, Kejari Cibinong hanya mampu menjerat koruptor kecil di Disdik. Sedangkan yang kakap, tidak pernah diproses. Karena itu, Kejagung dan Mabes Polri atau minimal Kejati dan Polda Jabar, harus segera turun tangan mengusut dugaan korupsi di Disdik Kabupaten Bogor," kata Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Ay Sogir kepada LINGKAR JABAR, Kamis (13/9).

Menurut dia, selain kasus dana BOS, ada kasus dugaan korupsi lainnya dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan gedung sekolah dan pengerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Dikatakannya lagi, banyak sekali laporan soal ketidakberesan atau penyimpangan dalam pengerjaan proyek-proyek gedung sekolah pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tapi tak satupun informasi soal korupsi di Disdik yang ditindaklanjuti oleh Kejari Cibinong. "Ini ada apa, kok penegak hukum di Bogor terkesan berpangku tangan?" katanya.

Terkait kasus dugaan penyelewengan dana BOS, Sogir menyebutkan kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pengelolaan dana BOS tahun 2011. Dimana, BPK menemukan kejanggalan dalam pembayaran dana BOS ke sekolah-sekolah, nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 1,6 miliar. "Pihak Disdik kan ngotot bahwa tidak ada penyimpangan karena merasa sudah mengembalikan dana. Tapi kan kalau tidak ketahuan BPK, pihak Disdik akan berdiam diri saja. Saya kira unsur tindak pidana korupsinya harus diselidiki oleh penegak hukum," ucapnya.

Sebelumnya, terkait dengan temuan dalam Laporan Hasil Audit BPK soal indikasi penyimpangan anggaran tahun 2011 melalui pengalokasian dana BOS, Kejari Cibinong menyatakan akan melakukan penyelidikan meski pejabat Disdik sudah mengembalikan kelebihan penerima BOS hingga mencapai sekitar Rp.1,6 miliyar. “Walaupun uang itu sudah dikembalikan ke negara, tidak serta merta menghilangkan unsur pidananya. Untuk itu, secepatnya kita lakukan penyelidikan,” jelas Bayu Adinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong saat dihubungi LINGKAR JABAR, beberapa waktu lalu.

Temuan BPK

Sebelumnya ramai diberitakan, bahwa dana BOS Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan untuk tahun 2011 sebesar Rp 34,423 miliar tidak diyakini kewajarannya. Hal itu disebabkan karena Dinas Pendidikan belum dapat memberikan dokumen, data atau bukti pertanggungjawaban yang valid maupun rekapitulasi sisa kas di bendahara BOS sekolah. Besarnya dana BOS yang tidak diyakini kewajaran penggunaannya tersebut terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap dana BOS yang diterima Kab. Bogor tahun 2011.

Dalam salinan hasil pemeriksaan BPK yang diperoleh wartawan, menyebutkan Dinas Pendidikan Kab. Bogor menerima dana BOS yang bersumber dari penyediaan dana BOS sekolah negeri tahun anggaran 2011 yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Dana BOS dari APBN direalisasikan pencairannya sebesar Rp 242,772 miliar untuk jenjang pendidikan SD/SDLBN dan SMP/SMPLBN. Kemudian, dana BOS dari APBD Provinsi Jawa Barat direalisasikan pencairannya sebesar Rp 22,697 miliar untuk jenjang pendidikan SD/SDLBN dan SMP/SMPLBN.

Hasil audit BPK menemukan, bahwa dari total Rp 265,469 miliar dana BOS baik dari APBN maupun Provinsi, yang direalisasikan sebesar Rp 263,341 miliar. Sedangkan anggaran sebesar Rp 2,127 miliar tidak dipergunakan karena adanya pengembalian dana BOS.
Sedangkan menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang disampaikan hanya sebesar Rp 228,917 miliar. Sedangkan sisanya yakni sebesar Rp 34,423 miliar Dinas Pendidikan belum dapat memberikan dokumen, data atau bukti pertanggungjawaban yang valid maupun rekapitulasi sisa kas di bendahara sekolah.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK atas dokumentasi pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah disampaikan sekolah kepada tim verifikasi UPTK dan manajemen BOS, diketahui masih terdapat selisih antara penyajian realisasi belanja dengan pertanggungjawaban dari sekolah penerima BOS sebesar Rp 34,423 miliar.

Selain itu, oknum Dinas Pendidikan (Disdik) juga diberitakan mengebiri Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Misalnya, ketua K3S bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat dan pengusaha mencetak dan menjual paket buku administrasi dan pengayaan kepada setiap SD seharga Rp 1,6 juta. Dana pembelian buku tersebut bersumber dari BOS Pemerintah Pusat. Pembelian paket buku itu sendiri tidak ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) 2010.

Karena itu, kebijakan Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD yang menjual buku tersebut dikeluhkan para guru di Kabupaten Bogor. Menurut sejumlah guru, pembelian buku paket itu sama sekali tidak ada dalam rancangan anggaran sekolah sebelumnya, karena itu akan sulit mengalokasikan dana BOS guna menutupinya. "Tapi kami diminta untuk tetap membelinya oleh pihak K3S seharga Rp 1,6 juta lebih," ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya sambil menunjukkan buku-buku yang dibeli dengan dana BOS itu.

Terkait hal ini, Kepala Disdik Kabupaten Bogor Didi Kurnia belum berhasil dikonfirmasi LINGKAR JABAR. Ketika didatangi ke kantornya, kemarin, Didi tak ada di ruang kerjanya. Demikian juga ketika dihubungi ke telepon selulernya, nomor ponselnya tidak aktif. DED/BSR
Share this article :

1 komentar:

Anonymous said...

Redaksi Yth.

Rehabilitasi SDN se-Kabupaten Bogor dg anggaran DAK thn 2012 belum dilaksanakan hingga Pebruari 2013, padahal Disdik Kab Bogor mengaku sudah dilaksanakan. Beredar isu bahwa anggaran sebesar lebih dr 500 Miliar tsb di deposito di BJB utk keperluan pendanaan Pilbup Bogor.

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger