' DPRD Tak Berinisiatif, Rakyat Cari Jalan Sendiri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » DPRD Tak Berinisiatif, Rakyat Cari Jalan Sendiri

DPRD Tak Berinisiatif, Rakyat Cari Jalan Sendiri

Written By dodi on Friday, September 28, 2012 | 7:00 AM

DEPOK (LJ) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, akan mencabut keputusan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 lalu, dikarenakan tidak efektif. Selanjutnya, KPUD akan memberitahukan Kepada semua lembaga tinggi negara di Pusat dan Daerah.

"Seharusnya DPRD Kota Depok segera mengambil inisiatif, untuk membuat kebijakan yang selaras dan senada dengan itu. Namun manakala hal itu tak dilakukan, besar kemungkinan masyarakat akan jalan sendiri, demi tegaknya supremasi hukum," demikian dikatakan Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok Syamsul Marasabessy, didampingi Sekjen DPC Hanura, Yoyo Effendi, kepada LINGKAR JABAR, Kamis (27/9) di Kantor DPC Partai Hanura Kota Depok.

Syamsul menegaskan bahwa peranan DPRD sebagai lembaga tertinggi di daerah hendaknya cepat tanggap, demi Kota Depok yang mempunyai walikota yang legitimasi. Hal itu sesuai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) KPUD no : 07/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2012 tertanggal 14 September 2012, tentang pencabutan keputusan KPU Kota Depok no: 18/Kpts/R/KPU-Kota -011.329181/2010 dan penetapan pasangan calon Walikota dan Nomor urut Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010. Dan putusan Mahkamah Agung RI no: 14 K/TUN/2012, tentang perkara kasasi tata usaha negara antara KPUD Kota Depok melawan Pengurus DPC Partai Hanura Kota Depok.

Pihaknya menginginkan agar DPRD segera mengadakan Sidang Paripurna untuk memberhentikan Ir.H.Nur Mahmudi Ismail dari Jabatan Walikota Depok. Lalu mengusulkan kepada lembaga vertikal untuk menempatkan Pejabat Sementara (PJS) atau Pelaksana Teknis Walikota di Kota Depok, sesuai dengan normativ yang ada. Dengan demikian penegakan supremasi hukum berjalan di Kota Depok sesuai dengan agenda Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut Syamsul menegaskan jika hal ini tak dijalankan berarti ada kekuasaan yang tak berlandaskan Undang-Undang dan hukum, artinya hal itu sudah perbuatan Kriminal.

Ditempat terpisah Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, pada LINGKAR JABAR mengatakan bahwa SK KPUD no : 07/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2012 tertanggal 14 September 2012, tentang pencabutan keputusan KPU Kota Depok no: 18/Kpts/R/KPU-Kota -011.329181/2010 dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Nomor urut Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

Menurutnya SK itu tidak jelas, kemana arah surat itu ditujukan. DPD Partai Golkar Kota Depok akan memulangkan surat itu, selain itu akan meminta Pimpinan DPRD untuk membahas maksud surat tersebut.

"Hal itu cukup beralasan sebab isi surat itu hanya membahas tentang mengugurkan peserta, namun tak menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh KPUD sehubungan dengan hal itu. Lalu hasil suara dan tanggung jawab KPUD pada Pemilukada yang lalu hendak dikemanakan dan bagaimana ?," tanyanya. TYS/HRS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger