' DPRD Kota Sukabumi Usulkan Perda HIV/AIDS - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » DPRD Kota Sukabumi Usulkan Perda HIV/AIDS

DPRD Kota Sukabumi Usulkan Perda HIV/AIDS

Written By Prast on Friday, September 7, 2012 | 9:00 AM

SUKABUMI - Kasus HIV/AIDS di Kota Sukabumi cukup tinggi dan menempati peringkat keempat se-Jabar, hal ini pun mengundang kekhawatiran banyak pihak. Karenanya, DPRD Jabar mengusulkan untuk diterbitkannya peraturan daerah (Perda) tentang Penanganan Penyakit HIV/AIDS.

"Rencananya rancangan perda HIV/AIDS ini akan diajukan pada 2013 mendatang. Sehingga perda HIV/AIDS dapat menjadi program legislasi daerah (prolegda) bersama dengan sejumlah raperda penting lainnya," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Yayan Suryana kepada para wartawan, Kamis (6/9).

Menurut Yayan, ke depannya dengan adanya perda HIV/AIDS diharapkan akan mampu menanggulangi penyebaran penyakit tersebut secara menyeluruh. "Targetnya kasus HIV/AIDS di Kota Sukabumi dapat ditekan seminimal mungkin," ujar politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Yayan juga berharap selain membuat perda penanggulangan HIV/AIDS pihaknya juga meminta gerakan penyuluhan kepada masyarakat terus digiatkan. Terlebih lagi ada data yang menyebutkan bahwa ibu rumah tangga (IRT) menjadi pengidap HIV/AIDS terbanyak dibandingkan yang lain. "Gerakan pencegahan atau promosi kesehatan (promkes) ini harus lebih dikedepankan," harap Yayan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi menyebutkan jumlah kasus HIV/AIDS dari 2000 hingga Agustus 2012 ini mencapai sebanyak 488 kasus. Dimana kasus HIV sebanyak 194 orang dan kasus AIDS 294 orang serta yang sudah meninggal 117 orang.

Sebanyak lima Pemkab/Pemkot di Jawa Barat telah memiliki Perda  HIV/AIDS, tetapi keberadaan perda tersebut belum mampu secara efektif menekan dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Lima daerah tersebut Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Pemerhati HIV/AIDS Syaiful W Harahap menilai perda yang telah dilahirkan tersebut tidak taktis dalam menanggulangi bahaya HIV/AIDS. Misalnya, tambah Syaiful, salah satu pasal menyebutkan untuk menanggulangi dan mencegah HIV/AIDS masyarakat harus beriman dan bertakwa.

"Pasal tersebut masih ambigu karena apa ukurannya dan siapa yang akan menilai keimanan dan ketakwaan. Seharusnya bahasanya tegas saja, masyarakat dilarang untuk berganti-ganti pasangan,” katanya dalam sebuah acara di Bandung, baru-baru ini.

Pasal lainnya, kata dia, disebutkan untuk menanggulangi dan mencegah HIV/AIDS masyarakat harus berprilaku hidup bersih dan sehat. Dia menilai pasal tersebut tidak masuk akal karena tidak ada kaitan yang berarti antara HIV/AIDS dengan prilaku hidup bersih dan sehat. “Selain itu, masih ada pasal-pasal yang tidak solutif,” tuturnya. (HEP)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger