' DPP PP Jurnalis Nasional Perkuat Kerjasama Dengan Mabes Polri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » DPP PP Jurnalis Nasional Perkuat Kerjasama Dengan Mabes Polri

DPP PP Jurnalis Nasional Perkuat Kerjasama Dengan Mabes Polri

Written By dodi on Tuesday, September 11, 2012 | 8:00 AM


KAB.CIREBON, (LJ) – Guna mempererat tali silaturrahmi sekaligus berbagi informasi dan perkenalan, Dewan Pengurus Pusat Penulis Penerbit dan Jurnalis Nasional (DPP PP Jurnalis Nasional) mengadakan audensi dengan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Inspektur Jendral Pol Anang Iskandar SH.MH, akhir pekan lalu (07/09). 

Dalam audensi tersebut, rombongan DPP-Jurnalis Nasional yang dipimpin Ketua Umumnya, H.Tarmizi, didampingi Kepala Perwakilan Harian Umum LINGKAR JABAR Wilayah III Cirebon, H.Subagyo, disambut hangat oleh Kadiv Humas Irjen Anang dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, Tarmizi mengatakan tujuan kedatangan DPP PP Jurnalis Nasional, selain untuk silaturohim, juga untuk memantapkan kerjasama dengan Divisi Humas Mabes Polri dalam rangka menyosialisasikan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resort (Polres).

"Kita banyak mendapat laporan tentang aparat kepolisian di daerah yang bertindak arogan terhadap insan pers. Salah satu contoh, kejadian wartawan di Bandung dipanggil oleh Polresta Bandung untuk diminta keterangan terkait pemberitaan pencemaran nama baik seorang pengusaha. Tindakan ini kami nilai sebagai upaya kriminalisasi pers," kata Tarmizi.

"Maka dari itu, kami mengajak Divisi Humas Mabes Polri agar cepat menyosialisasikan kebijakan pimpinan Polri terkait penanganan sengketa pers atau kasus yang terkait dengan pemberitaan di media massa sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," tambahnya.

Tarmizi menjelaskan, bahwa wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum mempunyai hak tolak. Hak untuk melindungi nara sumber berita itu diatur dalam pasal 4 undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Selain melindungi jati diri narasumber, hak tolak itu juga dimaksudkan untuk melindungi kredibilitas pekerjaan jurnalistik dan integritas jurnalisnya. 

"Juga diingatkan bahwa dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai jurnalis, wartawan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 8 UU Pers. Karena itu, DPP PP Jurnalis Nasional sangat berharap kepada Mabes Polri, jangan sampai lagi terjadi kriminalisasi terhadap wartawan di daerah," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anang, mengatakan dirinya menyambut baik sekaligus mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan dari DPP PP dan Jurnalis Nasional. Kami akan bahas tentang hal ini dan juga menyebarkan copy UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada jajaran Polri di daerah-daerah. Tentunya masukan ini akan saya sampaikan pada pimpinan," imbuh Irjen Anang. SUBAGYO

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger