' Dipandang Sebelah Mata FKKC Kabupaten Cirebon Galang Kekuatan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Dipandang Sebelah Mata FKKC Kabupaten Cirebon Galang Kekuatan

Dipandang Sebelah Mata FKKC Kabupaten Cirebon Galang Kekuatan

Written By dodi on Thursday, September 27, 2012 | 7:00 AM


KAB CIREBON (LJ)- Seluruh kepala desa atau kuwu yang tergabung dalam FKKC (Forum Komunikasi Kuwu Cirebon) bakal mengalang kekuatan dalam pelaksanaan Pemilukada, Pilgub maupun Pileg. Bersatunya kuwu di Kabupaten Cirebon itu, karena mereka (kuwu,red) bakal mendukung siapapun kepala desa yang akan maju dalam pelaksanaan ketiga pemilihan tersebut.
 
 "Mulai sekarang kita harus merapatkan barisan, semua kuwu bersatu untuk mendapatkan keadilan. Sebab selama ini keberadaan kita terkesan masih dilihat sebelah mata, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Padahal tugas atau pekerjaan kepala desa paling berat dan besar tangungjawabnya, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat," tegas Muadi, Kuwu Klayan Kabupaten Cirebon kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Muadi yang saat ini menjabat sebagai sekjen di FKKC Kabupaten Cirebon mengatakan, untuk suatu Perubahan kuwu harus rapatkan barisan dengan selalu menjaga kekompakan yang sudah terjalin selama ini. Sehingga, perjuangan semacam ini jangan sampai berhenti ditengah jalan. "Siapapun Kuwunya, kita sebagai Kuwu periode lama harus mampu mendorong setiap kepala desa baru untuk mewujudkan sebuah perubahan yang Pro Rakyat," ujarnya.

FKKC harus terus eksis dalam perjuangan ini, kata dia, bahkan harus siap menjadi pendukung utama bila pada tahun 2013 mendatang, ada kuwu yang berani tampil kemuka sebagai calon  Bupat Cirebon atau E1, Begitupun di tahun 2014 mendatang, FKKC harus berani mengambil resiko masuk menjadi calon legislatif (caleg) dari Parpol (partai Politik) manapun, sebab kalau dari FKKC banyak yang duduk di kursi legislatif, dan E 1 nya dari FKKC juga, maka tidaklah mustahil semua aturan ataupun kebijakan akan berpihak kepada rakyat.

"Sudah ada buktinya, kalau E1 dan wakil rakyatnya bukan berasal dari kepala desa, APBD Kabupaten Cirebon yang besar itu selama ini habis untuk kinerja para birokrat di Pemda, sementara masyarakat dan pemerintahan desa hanya mendapatkan sisa anggaran saja yang jumlahnya lebih kecil dari bantuan sosial," jelas Muadi.
 
Hal senada juga ditegaskan Kepala Desa Kejuden, Sukaryadi, besarnya APBD Kabupaten Cirebon tahun ini ada kenaikan lebih kurang Rp 1,9 triliun, namun yang dikucurkan untuk desa anggarannya hanya sebesar Rp 68 miliar dan masih tetap tidak ada kenaikan.

Ia menegaskan, apabila ada yang bicara kalau pemerintah sekarang sudah pro rakyat, itu omong kosong dan selama ini dijadikan slogan belaka. "Nah, sebentar lagi akan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) pasti istilah Pro Rakyat kembali akan terdengar," papar Sukaryadi, yang juga Ketua FKKC.

Sukaryadi menjelaskan, ketidak pro rakyatnya pemda tak hanya soal pengalokasian anggaran, namun saat seluruh kepala desa membutuhkan dukungan moril untuk merubah aturan tentang desa, keberadaan pemerintah sama sekali tidak terlihat. Adanya aturan itu, hasil perjuangan FKKC yang mengusulkan perubahan aturan tentang  Kuwu, dimana mereka yang sudah habis masa jabatannya tidak boleh menjabat lagi, sekarang ini diperbolehkan kembali.

Bukti perjuangan FKKC, terbukti dengan munculnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2011 yang sekarang, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu. Dulu lanjut Sukaryadi, ketika kepala desa akan mengambil uang yang nilainya ratusan juta harus melalui rekomendasi bupati, dan kalau nilainya Rp 25 jutaan melalui rekomendasi Camat.

"Setelah kita berteriak melalui FKKC, muncul lagi Perbup Nomor 44 Tahun 2011 tentang kekayaan desa. Apakah seterusnya harus seperti ini, kalau kita tidak teriak Pemda diam, kalau begini terus Kita cape dan jenuh," Jelasnya.  

Sukayadi menambahkan, pada Senin (24/09) lalu, perwakilan FKKC bersama Parade Nusantara telah menghadap dan melakukan audiensi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendag). "Hasilnya, dalam waktu 3 hari setelah kedatangan kami, Kemendagri akan mencabut edaran terkait larangan mantan Kuwu jadi Pejabat. Dan mencabut pasal yang mengatur pembatasan periode atau jabatan kuwu dalam UU 32 dari dua periode menjadi tiga periode,” tukasnya. LIL


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger