' Dinilai Ingkari Perjanjian, PT. MKS Kembali Didemo Warga Blok Benggoi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Dinilai Ingkari Perjanjian, PT. MKS Kembali Didemo Warga Blok Benggoi

Dinilai Ingkari Perjanjian, PT. MKS Kembali Didemo Warga Blok Benggoi

Written By Prast on Friday, September 7, 2012 | 9:00 AM

KAB CIREBON (LJ) – Ratusan warga Blok Benggoi Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kebupaten Cirebon mengelar kembali mengelar aksi demo terhadap keberadaan PT Multi Karya Sentosa (MKS) dengan cara memblokir jalan masuk kelokasi perusahaan serta membakar ban bekas. Aksi kedua warga itu, menyusul sikap perusahaan yang dinilai telah mengingkari surat perjanjian pada tanggal 16 Mei 2012 lalu.

Seperti diungkapkan MB, salah seorang perwakilan warga saat berunjukrasa, sesuai surat perjanjian pihak perusahaan yang menyatakan akan menerima dan bertangungjawab apabila terjadi dampak kerugian terhadap warga saat berlangsungnya aktivitas peledakan dinamit. Bahkan isi surat itupun perusahaan tidak akan melakukan peledakan lagi atau ijin peledakannya dicabut bila mengingkari janji. 

"Nyatanya pihak perusahaan telah mengabaikan dan mengingkari janji yang telah disepakati bersama warga. Wajar jika warga kesal dan marah juga," ungkapnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Dalam orasinya, yang dijaga ketat kepolisian sektor (Polsek) Palimanan warga Blok Benggoi menolak keras dengan adanya aktivitas peledakan di Bukit Benggoi dengan dinamit karena telah merugikan berbagai aspek, yakni ratusan rumah rusak pada fisik bangunan dan kenyamanan masyarakat tergangu dengan aktivitas tersebut. Maka cabut izin peledakan pada PT MKS harga mati.

“Kami tidak mau menerima kompensasi dari perusahaan berbentuk uang, karena MoU (Memorandum of Understanding) yang dibuat saja telah diabaikan. Kami ingin tak ada suara ledakan dari lokasi pabrik serta pihak terkait mencabut izin bahan peledak," tegas MB dengan nada suara tinggi.

MB menyayangkan sikap pemerintah Desa Kepuh yang dinilai tidak bisa menindak tegas perusahaan tersebut, ketika perjanjian itu diabaikan atau tidak dihiraukan pihak perusahaan yang masih menggunakan bahan peledak.

"Harusnya dari desa bertindak tegas setelah mengetahui hal itu. Bukan diam saja tanpa ada tindakan," paparnya yang disambut riuh warga lainnya.

Nono, staf Desa Kepuh mengaku, pihak pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan aspirasi warga setempat kepada perusahaan tentang aktifitas penggunaan bahan peledak untuk dihentikan. Tetapi pihak perusahaan telah menolak, karena perusahaan tidak akan jalan tanpa menggunakan bahan peledak.

"Patut diketahui juga oleh warga, kalau pemerintahan desa tidak bisa menindak dan mencabut izin peledakan itu, karena bukan kewenangan," akunya.

Saat mengelar pertemuan antara warga dengan pihak perusahaan, Liem Piter, Direktur PT MKS mengungkapkan, pihak perusahaan telah memiliki izin kegiatan galian golongan C nomor : 503/06.05/BPPT tanggal 16/12/2012 masa berlaku samapai dengan tanggal 16 Desember 2016. Jenis bahan galian yakni batu dan tanah dengan luas 49.820 m2, status tanah hak milik. Lokasi Blok Gunung Giwur atau Benggoi di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Dan patut diketahui untuk izin pemakaian bahan peledak itu dari Mabespolri. Maka pihak perusahaan sudah memproses semua perizinan, jangan mengatakan perusahaan ini berdiri tidak mengantongi izin.

“Untuk warga yang terkena dampak getaran aktivitas peledakan, kami sudah memberikan kompensasi berbentuk uang dan sekaligus tukang memperbaiki rumah yang rusak. Kalau ada yang mengatakan aktivitas truk besar milik perusahan beroprasi sampai 24 jam, itu tidak benar. Sebab pihak kami beroprasi untuk kendaraan hanya 12 jam, itu pun kalau ada lembur. Kemudian untuk jalan yang rusak karena aktivitas kendaraan perusahaan, kami telah alokasikan dana perbaikan jalan setiap tahunya," Jelasnya.

Liem menambahkan, perusahaan siap menampung aspirasi warga, tetapi kalau untuk mencabut izin penggunaan bahan peledak tunggu dulu. Karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, wilayah ini termasuk zona pertambangan.

"Dan harus diketahui, kalau kami menghentikan atau mencabut izin itu, maka perusahaan tidak akan berjalan," tukasnya. 
 
Ketika dilakukan musyawarah, warga dengan pihak perusahan sempat bersitenggang. Kemudian dalam musayawarah tersebut belum ada titik temu.

Sebelumnya atau dulan Mei 2012 lalu, wargapun melakukan aksi serupa terhadap keberadaan PT MKS. Tuntutan warga dalam aksinya itu tetap menginginkan ijin ledakan di lokasi tambang dicabut, karena dinilai mengganggu serta merugikan. App/gyo (C12)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger