' Bidang Pengawasan Dituding Terlibat Kasus Proyek Jalan Sukahati Harus Diusut Tuntas - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Bidang Pengawasan Dituding Terlibat Kasus Proyek Jalan Sukahati Harus Diusut Tuntas

Bidang Pengawasan Dituding Terlibat Kasus Proyek Jalan Sukahati Harus Diusut Tuntas

Written By dodi on Monday, September 24, 2012 | 7:00 AM

KAB BOGOR (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong dinilai dapat memenuhi harapan publik dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Raya Pemda Sukahati-Kedunghalang, Kabupaten Bogor. Buktinya, sejak penyidikan dimulai sebulan lalu, Kejari telah menahan 3 tersangka kasus yang merugikan negara sebesar Rp 1,6 miliar tersebut.

Namun gebrakan Kejari dinilai sejumlah elemen masyarakat belum maksimal, bahkan tak sedikit yang menyebutkan Kejari melakukan tebang pilih. Pasalnya, hingga kini penyidik Kejari masih mengabaikan keterlibatan pejabat di Bidang Pengawasan DBMP Kab.Bogor yang ditengarai turut andil dalam kasus korupsi tersebut.

Menurut Ketua Umum PP LSM Komite Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Timbul Gultom, terjadinya rangkaian kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek peningkatan Jalan Raya Pemda (Sukahati-Kedunghalan) senilai Ro 10,3 miliar itu tak lepas dari buruknya kinerja bidang pengawas yang bertugas sebagai penilai hasil akhir setiap pengerjaan proyek di lingkungan DBMP yang telah selesai dilaksanakan.

Dikatakannya, tugas dan fungsi Bidang Pengawasan adalah melakukan pengecekan ke lokasi proyek untuk melihat langsung bagaimana dan seperti apa proyek yang telah selesai dikerjakan pemborong. Demikian pula halnya dalam kasus proyek Jalan Sukahati-Kedunghalang, tambahnya, Bidang Pengawasan menentukan apakah hasil pengerjaan proyek dapat dibayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DBMP.

"Tapi dalam hal ini pihak Kejari terkesan tidak obyektif, hanya membebankan kesalahan kepada AY, Kabid Program dan Rehabilitasi DBMP selaku KPA. Logikanya, tak mungkin dana proyek bisa dicairkan kalau tidak ada rekomendasi dari konsultan proyek dan Bidang Pengawasan selaku pembina konsultan," papar Timbul Gultom ketika dihubungi LINGKAR JABAR, Minggu (23/9).

Karenanya, Timbul sangat menyayangkan penyidik Kejari Cibinong tidak menyentuh pejabat bidang pengawasan DBMP. "Sederhana saja, bila pengawasan dilakukan secara baik dan benar, saya yakin kasus tersebut tidak akan terjadi. Jangan-jangan ada permainan antara pengusaha dengan pengawas. Untuk itu, sebaiknya Kejari memeriksa pejabat bagian pengawas DBMP," tegasnya.

Sebelumnya ketika dihubungi LINGKAR JABAR beberapa waktu lalu, Kasi Intelijen Kejari Cibinong Bayu Nugroho menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi terkait dengan keterlibatan oknum pejabat Bidang Pengawasan DBMP dalam kasus proyek Jalan Sukahati-Kedunghalang.

"Kami akan mendalami sejauh mana tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan DBMP. Kalau memang ada alat bukti yang kuat terkait dengan keterlibatan pejabat Bidang Pengawasan dalam proyek tersebut, tentu akan periksa," ucap Bayu.

Sekedar informasi, proyek jalan Sukahati-Kedunghalan merupakan proyek peningkatan ruas jalan senilai Rp 10,3 Milyar, yang dikerjakan oleh PT Darmo Sippon. Dari hasil penyidikan Jaksa, kuat dugaan terjadi peminjaman bendera dalam pelaksanaan proyek tersebut dan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek.

Dalam kasus ini, setelah menahan AY--Kepala Bidang Program dan Rehabilitasi pada DBMP dan CP--Direktur PT.Darmo Sippon (pemborong proyek), Kejari Cibinong juga menangkap pengusaha kakap, AZR, yang merupakan peminjam bendera PT.Darmo Sippon, Kamis dinihari (19/9) lalu. DED/BSR
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger