' Biaya PPOB Merugikan, PLN Dilaporkan ke Ombudsman - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Biaya PPOB Merugikan, PLN Dilaporkan ke Ombudsman

Biaya PPOB Merugikan, PLN Dilaporkan ke Ombudsman

Written By dodi on Wednesday, September 5, 2012 | 8:00 AM


BANDUNG - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) melaporkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke Ombudsman terkait tarif pembayaran listrik via online atau Payment Point Online Bank (PPOB) yang dianggap cenderung merugikan masyarakat konsumen dan juga tidak memiliki dasar hukum sebagai landasannya. Laporan HLKI tersebut disertai puluhan bukti pembayaran rekening listrik.

"Oleh karena itu, kami berharap, Ombudsman menindaklanjuti laporan ini. Karena ini menyangkut pelayanan publik," ujar Ketua HLKI Jabar-Banten Firman Turmantara kepada wartawan, Selasa (4/9). Menurutnya, biaya PPOB yang telah berlaku sejak itu 2007 itu dinilai merugikan konsumen. Hal tersebut diperkuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menyatakan, biaya PPOB adalah pungutan liar sesuai Surat Keputusan No 75/BPKN/5/2010 tertanggal 31 Mei 2010.

Dia menjelaskan biaya PPOB tidak memiliki dasar hukum dan merugikan konsumen. Setiap pelanggan dikenai biaya antara Rp1.600 hingga Rp4.000 per pembayaran. "Kami meminta PLN atau pemerintah mengkomunikasikan kepada konsumen dan membuat payung hukum atas biaya PPOB," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menilai rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 16% secara bertahap pada 2013 akan semakin memberatkan konsumen. Pasalnya, kenaikan tarif listrik akan berdampak psikologis bagi masyarakat. "Kenaikan tarif akan menimbulkan multi efek sehingga memancing kenaikan harga barang kebutuhan lainnya," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan kinerja perusahaan pemerintah (BUMN) ataupun swasta di Jawa Barat, Firman menilai masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan. Pasalnya, hingga saat ini kenyataannya masih banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat buruknya kinerja perusahaan tersebut. "Masih banyak konsumen yang merasa dirugikan. Jumlahnya mencapai ratusan kasus pertahunnya," ujar Firman Turmantara.

Pihaknya mencatat, sepertiga kasus pelaporan konsumen itu terkait kartu kredit. Konsumen merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian awal antara nasabah dan perbankan. "Hampir sepertiganya terkait kartu kredit sehingga menjadi masalah klasik. Sebab, nasabah tidak paham sedangkan bank juga kurang sosialisasi aturan mainnya," katanya.

Menurut Firman, kasus selanjutnya yang kerap muncul adalah terkait leasing kendaraan bermotor. Masyarakat pengambil kredit kerap dirugikan akibat tanggihan yang berbentuk kekerasan. "Selain itu juga ada kasus produk elektronik yang tidak mencantumkan keterangan berbahasa Indonesia sehingga membingungkan konsumen," jelasnya.

Melihat kondisi itu, pihaknya berharap perusahaan pemerintah dan swasta memperbaiki kinerjanya melayani konsumen. Dengan pelayanan optimal kepada pelanggan dipastikan akan meningkatkan citra perusahaan. "Dengan memuaskan pelanggan maka akan menimbulkan sikap loyal yang ujung-ujungnya akan menguntungkan perusahaan," pungkasnya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger