' APBD Kota Depok Ditanggap Fraksi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » APBD Kota Depok Ditanggap Fraksi

APBD Kota Depok Ditanggap Fraksi

Written By Prast on Thursday, September 6, 2012 | 10:21 PM

ilustrasi
DEPOK (LJ) - Rapat paripurna masa sidang ketiga 2012 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD perubahan Kota Depok tahun 2012 dan jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang APBD perubahan Kota Depok TA 2012 digelar diruang sidang DPRD Kota Depok, Rabu (5/9).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prihandoko dhadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok beserta jajarannya, Muspida & Instansi Vertikal Kota Depok, dan 23 anggota DPRD Kota Depok.

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il mengatakan, Pemeritah Kota (Pemkot) Depok dan DPRD Kota Depok untuk semakin memajukan dan mensejahterakan warganya. “Kami menyambut baik dan positif atas pandangan umum Fraksi-Fraksi, dan akan kami jadikan sebagai masukan yang sangat berharga untuk segera ditindaklanjuti baik dalam penyempurnaan raperda APBD Perubahan maupun dalam teknis pelaksanaannya, serta akan kami teruskan kepada OPD terkait untuk dapat dipelajari dan diimplementasikan,” kata Nur Mahmudi.

Dalam hal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Nur, disadari masih belum tuntasnya pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan sarana pembayaran melalui channel end banking (ATM, SMS Banking, Internet Banking, Telepon Banking-red). "Karena sampai dengan saat ini, kesepakatan dengan beberapa Bank belum final," paparnya.

Diharapkan akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 pelayanan ini sudah dapat tersedia. "Mengenai ketaatan wajib pajak, kami terus melakukan upaya pembinaan. Terhadap wajib pajak yang tidak taat pada dasarnya telah dilakukan sanksi berupa teguran, menunda pelayanan perijinan yang diberikan, sanksi administrasi berupa bunga dan denda serta penetapan pajak secara jabatan," imbuhnya.

Berkaitan dengan penambahan anggaran belanja bantuan sosial dapat kami sampaikan bahwa sebagian besar penambahan anggaran adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dana Jamkesda dan menampung bantuan Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas. "Berkaitan dengan penambahan belanja langsung pada beberapa OPD kami mengacu kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati bersama," ujarnya. (YAS/HRS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger