' Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor Dituding Bobrok - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor Dituding Bobrok

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor Dituding Bobrok

Written By dodi on Wednesday, August 8, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR - Kebobrokan jajaran pimpinan dan staf pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor, selaku penyelenggara lelang tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, akhir-akhir ini menjadi sorotan kalangan masyarakat luas. Hal ini menyusul munculnya keluhan dari sejumlah pengusaha rekanan Pemkab yang mengaku acapkali mendapati ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam proses lelang tender proyek.

Sejumlah pengusaha bahkan, sering dimintai uang pelicin untuk memuluskan upaya mendapatkan proyek. Selain itu, ada pengusaha yang menginformasikan bahwa gugus tugas proyek (GTP) ULP yang melakukan rapat-rapat di luar kantor, semisal di hotel dan restoran, bahkan belum lama ini salah satu GTP melangsungkan rapat membahas soal lelang beberapa proyek bernilai miliaran Rupiah di lapangan golf.

Selain menggelar rapat di luar kantor, sejumlah staf ULP juga disebut-sebut memaksa para pengusaha yang hendak mengikuti lelang tender untuk menyetorkan sejumlah uang dengan dalih untuk jasa pengamanan ke aparat penegak hukum. Tindakan staf ULP ini pun tak pelak menimbulkan keresahan, terlebih lagi mereka berani bermain api walau Bupati Bogor Rachmat Yasin telah menginstruksikan kepada seluruh unit kerja Pemkab Bogor agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

YS, seorang pengusaha muda yang menjadi rekanan di bidang pengadaan dan konstruksi, kepada LINGKAR JABAR, Selasa (7/8), mengaku belum lama ini pernah dimintai sejumlah uang yang dikatakan oleh staf ULP untuk biaya koordinasi dengan salah satu lembaga penegak hukum.

"Jika bersedia memberikan dana sebesar yang diminta, maka saya dijanjikan akan mudah memenangkan lelang tender proyek. Saya menolak menyerahkan uang kepada oknum di salah satu GTP. Dan hasilnya, saya pun tidak bisa memenangkan satu tender proyek pun. Ini kan tidak adil, saya ikuti prosedur kok dianggap tidak mampu," kata YS.

Dia menambahkan, selama ini bukan hanya dia yang mengeluhkan kinerja pimpinan dan staf ULP, tetapi juga banyak pengusaha lainnya. Dia juga menilai kalau pejabat di ULP sudah tidak malu-malu lagi secara terang-terangan meminta dana layaknya seorang preman atau pemeras. "Saya merasa didzolimi, tidak dapat proyek karena tidak menyetor uang koordinasi. Dan saya simpan rekaman pembicaraan dengan staf Gugus Tugas yang meminta uang koordinasi itu pada saya," tegas YS.

Terkait hal tersebut, sampai berita ini diturunkan Kepala Bagian Pengendalian Program Setda yang juga Koordinator ULP Kabupaten Bogor Edhi Wardhani belum berhasil dikonfirmasi karena kerapkali berada di luar ruang kerjanya. Demikian pula dengan Kepala Sekretariat ULP Endik Setiawan, tak bisa ditemui di kantornya. Nomor telepon seluler yang dimilikinya juga tidak aktif. DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger