' Tugas Satker Raskin Hanya Sampai Titik Distribusi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » Tugas Satker Raskin Hanya Sampai Titik Distribusi

Tugas Satker Raskin Hanya Sampai Titik Distribusi

Written By dodi on Tuesday, August 7, 2012 | 8:00 AM

GARUT (LJ) – Koordinator Satker Raskin Dolog Garut Arie Apriansyah mengatakan,kedudukan satker raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdivre Perum Bulog sesuai tingkatannya .Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa,mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi , menyelesaikan administrasi Raskin,menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
     
"Organisasi Raskin terdiri dari ketua,anggota,pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kasubdivre Perum Bulog dan tenaga Bantuan yang ditetapkan olehKetua Satker atas sepengetahuan Kasubdivre Perum BULOG,” katanya pada LINGKAR JABAR di ruang kerjanya Senin (6/8)
 
Lebih lanjut Arie mengatakan,kegiatan perencanaan yang diatur  dalam Petlak ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/Kelurahan.Pagu Raskin untuk setiap Provinsi kata dia, ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku ketua Pelaksana TIM Koordinasi Raskin Pusat.

Sementara pagu Raskin untuk setiap Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Gubernur,berdasarkan pagu Raskin Nasional,Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati /Walikota , berdasarkan pagu Raskin Provinsi ,Pagu Raskin di suatu wilayah baik di Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota yang tidak dapat didistribusikan , tidak dapat dialihkan ke wilayah lain

"Apabila regu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013,Pemerintah kabupaten / kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS.Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing," ungkap Arie.

RTS yang berhak mendapatkan Raskin masih menurut Arie, adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS,sebagai RTS-PM di Desa/Kelurahan,Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan , Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh camat , Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota serta belum terdaftar RTS-PM hasil PPLS-11,maka dapat diberikan Raskin Daerah (APBD)

Menyinggung soal penganggaran subsidi Raskin kata Arie,disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2012 , biaya operasiona Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum Bulog . "Biaya Operasioan penyaluran Raskin dari TYd sampai ke RTS – Pm menjadi biaya yanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatuir lebih lanjut dalamk Petunjuk Teknis yang dikeluarkan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota,"jelasnya.(BDN/JUL)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger