' Tolak Pembangunan Minimarket Warga Gembongan Demo Kades dan Camat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Tolak Pembangunan Minimarket Warga Gembongan Demo Kades dan Camat

Tolak Pembangunan Minimarket Warga Gembongan Demo Kades dan Camat

Written By dodi on Wednesday, August 15, 2012 | 8:00 AM

KAB. CIREBON (LJ) – Ratusan warga Desa Gembongan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gembongan Pengamal Pancasila (AMGPP) mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pembangunan dan melarang beroperasinya minimarket yang ada di wilayahnya. Aksi tersebut diikuti dari beberapa elemen mahasiswa, di antaranya Fahmina institute Cirebon, Kelompok Study Ilmu Kemasyarakatan (KSIK), Centre For the Study Philosophy and Culture (CSPC) IAIN Cirebon, serta dari Gerakan Mahasiswa Sosial (Gemsos) Cirebon.

Tuntutan warga Desa Gembongan yang disampaikan melalui Koordinator AMGPP M. Khoirul Anwar KH, yakni, pertama, menolak kehadiran minimarket karena mengancam keberlangsungan hak ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha warung rumahan yang ada di Desa Gembongan dan sekitarnya.

Kedua, proses sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal 27 juni 2012 dianggap tidak sah karena tidak melibatkan elemen masyarakat sepenuhnya terutama orang-orang yang terkena dampak dari keberadaan mini market tersebut.
Tuntutan ketiga, proses pembangunan yang terlihat tergesa-gesa terkait IMB yang baru terbit tanpa analisa dampak lingkungan atas berdirinya minimarket.

“Untuk itu, warga menuntut kepada aparat Desa Gembongan, Camat Babakan dan beberapa pejabat terkait pendirian minimarket di Desa Gembongan segera menghentikan dan membekukan proses perizinannya. Selambat-lambatnya lima hari setelah diadakannya tuntutan,” tegasnya ke[ada Lingkar Jabar, kemarin.

Tuntutan kedua kata Khoirul, agar aparat berada pada kepentingan rakyat, dan jika terbukti secara terang-terangan membela kepentingan pendirian minimarket untuk pribadi, maka ia berjanji bakal menindaknya.

Kemudian tuntutan yang ketiga yaitu menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk membatasi kuota mini market demi keberlangsungan usaha ekonomi rakyat, terutama diwilayah pedesaan.

Sementara, Kuwu (Kepala) Desa Gembongan, Abdul Hadi menyatakan, pengaduan keberatan masyarakatnya tentang keberadaan mini market, segera ditindaklanjuti.

“Pemerintah desa akan berada bersama masyarakat dan berada di belakang masyarakat. Untuk apa mengizinkan minimarket bila warga kami tidak setuju,” ujarnya saat itu didampingi ketua BPD Desa Gembongan, Abdul Muchid, serta camat Babakan, Asep Nurdin, kepada LINGKAR JABAR.

Akan tetapi tanggapan dari kuwu yang diperkuat camat dianggap belum cukup puas bagi para pendemo sebelum ditandatanganinya MOU kesepakatan, yang berisikan pihak pemerintah Desa akan segera menghentikan dan mencabut ijin keberadaan mini market indomaret di Desa Gembongan tersebut.

Pada akhirnya Kuwu dan Ketua BPD atas nama pimpinan pemerintah Desa menandatangani kesepakatan tuntutan warganya, dan aksipun beralih ke proyek pembangunan mini market. Kemudian masa menyegel dan memasang beberapa sepanduk tuntutan warga pada proyek pembangunan mini market tersebut. HEN/MAT (C.12)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger