' Terkait Pencairan Dana BKUDK Kebijakan Pemkab Dinilai Memberatkan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Terkait Pencairan Dana BKUDK Kebijakan Pemkab Dinilai Memberatkan

Terkait Pencairan Dana BKUDK Kebijakan Pemkab Dinilai Memberatkan

Written By dodi on Friday, August 31, 2012 | 8:00 AM

KAB SUBANG (LJ) - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang untuk mecairkan BKUDK (Bantuan Keuangan Untuk Desa dan Kelurahan) terlebih dulu harus melunasi PBB (Pajak Bumi Bangunan) sebesar 60 persen dinilai memberatkan pemerintahan desa maupun kelurahan. Sebab, tidak semua yang wajib pajak itu berdomisili asli diwilayah setempat, melainkan kebanyakan dari luar Kabupaten Subang.

 "Nah, seperti diwilayah kami yang sekitar 30 persen didominasi warga luar. Saat petugas kami melakukan tagihan kerumahnya, ternyata tidak ada," aku Ahmad Pugholy, Kepala Desa (Kades) Curugrendang, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Persoalan itu, kata dia, tentunya akan berpengaruh terhadap target pembayaran PBB yang dikeluarkan Pemkab terhadap wilayahnya, apalagi dengan kebijakan yang telah dikeluarkan sekarang untuk mendapat dana BKUDK sangat sulit terrealisasi.   
Ahmad mengaku, telah mencoba mencari solusi kepada BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) padasaat akan mengajukan pencairan dana BKUDK. "Tapi sampai sekarang pengajuan dana BKUDK belum juga cair," paparnya.

Menyikapi keluhan kepala desanya itu, Camat Jalancagak, Nana Mulyana, mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun mengeluarkan surat persyaratan harus 60 persen Lunas PBB kepada para kepala desa di wilayahnya.

 "Itu sumber dari mana,karena tidak ada aturan yang di sampaikan bupati tentang itu. Hanya saja ada pernyataan tentang keuangan untuk desa dan Kelurahan itu bersumber dari PBB. Maka halwajar bila ada tanggung jawab dari pimpinan di tingkat desa," jelasnya.

Persoalan bisa cair dan tidaknya dana BKUDK, bukan kewenangannya. Ia mengungkapkan, dari tujuh desa yang ada diwilayah Jalancagak, yang sudah bisa mencairkan dana BKUDK baru tiga desa. "Untuk desa yang sudah bisa mencairkan dana bantuan itu, pembayaran PBB sudah mencapai target," ujarnya.

Sementara, Sawal, Kepala Bidang Perekonomian dan Ketahanan masyarakat pada BPMKB Kabupaten Subang menjelaskan, adanya sarat 60 Persen lunas PBB baru bisa cair BKUDK, dirinya membantah dengan alasan tak ada pasal dalam peraturan bupati. Namun ada beberapa camat yang mengkaitkannya dengan target PBB.

 "Tidak ada salahnya juga sih seandainya camat mengkaitkan pencairan BKUDK dengan Lunas PBB," katanya.

Kenapa, sebab pemasukan PBB akan mempengaruhi likuiditas dari penerimaan kas daerah, akantetapi ada berkas yang masuk dari desa walaupun belum lunas sesuai target tetap diproses, adapun masalah pencairan selanjutnya kewenangan bagaian keuangan.
Mengenai besaran Bantuan untuk BKUDK sambungnya, hampir rata rata besarannya sama, yakni sebesar Rp 90.650.000. "Yang membedakan tergantung luas wilayah," tukasnya.

Dari informasi, sebanyak 245 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Subang, yang sudah diproses persyaratan untuk pecairan BKUDK ke Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah) sebanyak 170 berkas. Ade
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger