' Setelah Sekda, Walikota Bandung Dipanggil Pengadilan Tipikor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Setelah Sekda, Walikota Bandung Dipanggil Pengadilan Tipikor

Setelah Sekda, Walikota Bandung Dipanggil Pengadilan Tipikor

Written By dodi on Wednesday, August 15, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Walikota Dada Rosada dipastikan akan menyusul jejak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi memenuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung untuk menjadi saksi dalam perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung. Keterangan Dada selaku orang nomor satu di Pemkot Bandung dirasa sangat perlu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengetahui secara detail kronologi dan mekanisme penyaluran bansos oleh tujuh anak buahnya yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan JPU saat ditanyai majelis hakim berapa banyak saksi lagi yang akan dihadirkan dalam perkara ini. "Ada dua lagi. Satu Walikota (Dada Rosada-red), satu lagi saksi ahli dari BPKP Jabar," ujar JPU Usa pada majelis hakim yang diketuai Setiabudi Tejocahyono, Selasa (14/8). Majelis hakim pun menetapkan untuk melanjutkan sidang pada Selasa (28/8/2012) dengan agenda pemeriksaan saksi. "Kami akan segera buat surat panggilan," tambah JPU.

Sementara itu, Sekda Edi Siswadi dalam kesaksiannya di persidangan kasus bansos, mengatakan dana bansos Pemkot Bandung telah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2005. Bukan merujuk pada Peraturan Wali Kota No 107 tahun 2010. Dia menyebutkan awal mula persoalan ini ada pada temuan BPK mengenai pengendalian proses bukti-bukti pertanggungjawaban.

"Namun pada 2009 kami menilai seluruh prosedur sudah dilakukan dengan benar. Namun di tengah perjalanan ada proses izin bermasalah. Perwal itu dibuat pertengahan 2010 sehingga belum terealisasikan. Masyarakat menganggap bantuan masih dalam pola lama, yakni mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)," kata dia.

Menurut Edi, menurut BPK dalam mekanisme dana bansos itu harus dilengkapi proposal dan posisi orang-orang yang menerima harus jelas. Seperti bukti transfer, Bukti-bukti yang menunjukan dana tersebut telah sampai ke yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, Edi yang tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang tersebut tidak menampik jika beberapa nama PNS tercantum menerima dana bansos.

"Memang ada beberapa nama PNS yang tercantum dalam SPM (Surat Perintah Membayar). Namun para PNS tersebut hanya sebagai media dan akhirnya dana tersebut diturunkan juga ke masyarakat," kata Edi. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim, Setyabudi Tejo Cahyono menanyakan mengenai tugas KPA. Edi menuturkan tugas KPA hanya menandatangani saja laporan dari bendahara mengenai pencairan dana bansos. "Dana bansos mempunyai mata anggaran tersendiri," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Edi menyebutkan masing-masing peran para terdakwa dalam mengatur dana Bansos. Menurut Edi, Ahmad Mulyana bertugas untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D) pada 2009, 2010 dipegang Havid Kurnia. Uus Ruslan selaku Kabag Tata Usaha, perannya termasuk dalam tim verifikasi, Lutfan Barkah adalah Ajudannya
yang turut serta menandatangani SPM, Yanos Septadi sama dengan Lutfan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menanyakan jika sedang bertugas di lapangan ada permintaan permohonan bantuan masyarakat? Edi pun membenarkannya jika ada masyarakat yang meminta dana bantuan ketika dia sedang bertugas di lapangan. JPU pun menyebutkan mengenai Perwal 107 tahun 2010 dalam salah satu pasal Perwal itu disebutkan jika mekanisme penerima dana Bansos harus melalui proposal.

"Perwal dan Permendagri tidak berkesinambungan. Tapi setiap pemberian dana bansos baik yang ada proposal dan tidak itu selalu ada laporannya tiap tahun. Kita kan harus memberikahukan pertanggungjawaban kepada Dewan. Saat itu dana Bansos sudah terelisasi 100 persen," kata dia sambil menambahkan dalam Permendagri tahun 2005 masyarakat global (termasuk PNS) diperbolehkan mengajukan bantuan tanpa proposal.

JPU menanyakan kenapa tidak mengacu pada Perwal? "Itu kelemahan saya. Saya tidak ada yang memberi tahu dan menanyakan ada aturan lain." JPU kembali menanyakan jika hal tersebut merupakan kesalahan? Edi tidak menampiknya. JPU menanyakan siapa yang berhak menentukan besaranan permohonan dana bansos? Edi pun menjawab sudah dibentuk tim verifikasi seperti unsur staf, kabag TU. "Saya hanya menerima laporan saja dan berkasnya numpuk. Saya tidak bisa ngecek satu-satu saya juga tidak ingat berapa dana yang sudah direalisasikan," jelas dia.

Sidang tersebut juga menghadirkan saksi bawahan Wali Kota Bandung yakni Lindu Prariespati Ananto. Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan pada Selasa (28/8) dengan agenda masih keterangan saksi. HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger