' Sekda Kota Bandung Mangkir Beri Kesaksian Kasus Bansos - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Sekda Kota Bandung Mangkir Beri Kesaksian Kasus Bansos

Sekda Kota Bandung Mangkir Beri Kesaksian Kasus Bansos

Written By dodi on Wednesday, August 8, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi, mangkir untuk memberikan kesaksiannya di persidangan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkungan Pemkot Bandung. Edi yang saat ini disebut-sebut akan maju ke Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandung 2013 ini, hanya mengirimkan surat ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) perihal alasannya mangkir dari agenda persidangan. Tak cuma itu, dalam suratnya, Edi juga meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya oleh penyidik Kejati Jabar dibacakan oleh JPU dalam persidangan

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Selasa (7/8), tim JPU dikoordinir Jaksa Emmanuel, telah menyampaikan isi surat dari Edi Siswadi kepada majelis hakim dan kemudian dibacakan usai persidangan. Surat tersebut sudah diterima Jaksa pada Senin (6/8) lalu. Dalam surat tersebut, Edi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas dari Walikota Bandung Dada Rosada yang diterimanya sebelum ada panggilan permohonan menjadi saksi.

Surat yang ditandatangani oleh orang nomor tiga di Kota Bandung ini dibacakan oleh JPU usai persidangan. Inilah isi surat yang dibacakan tersebut. "Sebagai warga negara, sangat menjunjung proses hukum yang sedang dilaksanakan dan dengan perantaraan surat ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, bahwa saya tidak dapat menghadiri proses persidangan termaksud. Adapun ketidak hadiran atas panggilan tersebut sehubungan adanya tugas yang harus saya laksanakan dan diagendakan sebelumnya sesuai Surat Perintah terlampir"

Dalam lampiran tersebut tertuang juga surat Perintah Wali Kota Bandung, Dada Rosada no 090/1673-IV.Setda. Dalam lampiran tersebut Dada memerintahkan mengikuti wawancara pemberian penghargaan puncak Baksyacaraka di Hotel Santika BSD, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Kota Tanggerang Selatan pada tanggal 6-7 Agustus 2012. Menariknya, JPU telah meminta panggilan permohonan menjadi saksi pada 1 Agustus 2012. Sementara, surat lampiran yang ditandatangani Wali Kota Bandung Dada Rosada tersebut bertanggal 3 Agustus 2012.

Selain memberitahukan alasan ketidakhadirannya, dalam suratnya Edi Siswadi juga meminta JPU untuk membacakan kesaksian dirinya sama seperti yang dinyatakannya dalam BAP yang dilakukan penyidik Kejati. "Menyatakan dengan tegas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesaksian saya adalah sama sebagaimana dalam BAP yang dilakukan oleh Penyidik Kejati Jabar. Untuk itu saya mohon agar JPU dalam perkara ini untuk membacakan BAP saya tersebut demi kelancaran proses sidang yang saya hormati," begitu kutipan isi surat Edi tersebut.

Namun JPU tetap tidak mau membacakan isi BAP Kejati Jabar. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan saksi berikutnya yakni Dadang Supritna. Dadang yang kini menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung memberikan keterangan kepada lima orang anakbuahnya di lingkungan Sekretariat Daerah yang sudah duduk di kursi pesakitan, yakni Rochman, Firman Himawan, Yanos Septadi, Lutfan Barkah dan Uus Ruslan.

Meski demikian, tim JPU menyatakan akan tetap memanggil Edi pada sidang berikutnya yaitu pada Jumat (10/8). "Tetap akan kita panggil untuk sidang berikutnya," kata JPU Emmanuel usai sidang. Ia mengatakan, jika saksi tidak hadir selama 3 kali berturut dengan alasan yang tidak wajar, maka saksi bisa dikenaai pasal 224 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara.
"Ya kalau alasannya tidak wajar bisa kita kenakan pasal 224 KUHP," katanya.

Dalam sidang sebelumnya, muncul informasi yang cukup menggelitik. Dimana, salah satu terdakwa perkara korupsi bansos Uus Ruslan mengaku pernah menerima uang bansos untuk dibagi-bagikan pada PNS dan warga pemohon sebagai THR. Uus mengatakan, jelang hari raya seperti sekarang banyak permohonan THR yang masuk ke Pemkot Bandung. Baik yang ditujukan langsung pada Walikota, Wakil Walikota dan Sekda maupun pada Pemkot Bandung.

"Awalnya, karena ada banyak yang datang. Lalu saya sampaikan ke Walikota dan Sekda, ini mau diapain. Apa setiap yang datang dikasih. Terus saya bikin kompilasi data berupa daftar pemohon, setelah tersusun saya serahkan ke sekda, lalu ke Walikota. Petunjuknya selesaikan sesuai prosedur," tutur Uus. Daftar yang ia buat tersebut mencantumkan nama, organisasi, alamat dan usulan besaran dana yang akan diberikan. Saat menghadap Sekda maupun Walikota Bandung, Uus mengaku turut ditemani oleh Rohman yang merupakan bendahara pengeluaran (terdakwa lainnya-red).

Jaksa penuntut umum pun mencecar, darimana sumber dana untuk pembagian THR tersebut. Apalagi Uus mengaku tidak tahu apakah ada anggaran untuk pembagian THR untuk warga yang memohon THR seperti itu. JPU pun mempertanyakan, apakah maksud dari arahan selesaikan sesuai prosedur itu berarti Uus dan Rohman sudah paham dengan 'proses' yang biasa dilakukan.
"Saya tidak tahu sumbernya darimana. Saya hanya menyerahkan daftar pada Rohman lalu saya dapat uang untuk dibagikan," katanya.

Atas keterangan Uus, Firman Himawan, Yanos Septadi dan Lutfan Barkah menyatakan bisa menerima. Sementara Rohman menyatakan keberatan karena ada keterangan dimana Uus menyebut menghadap Sekda dan Walikota untuk urusan THR bersama dirinya, sementara Rohman mengaku ia tidak pernah menghadap. "Saya tidak pernah mendapat disposisi untuk THR dari pimpinan," katanya. HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger