' Revisi Perpres Jasa Barang dan Pengadaan Mencegah Korupsi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Revisi Perpres Jasa Barang dan Pengadaan Mencegah Korupsi

Revisi Perpres Jasa Barang dan Pengadaan Mencegah Korupsi

Written By dodi on Thursday, August 9, 2012 | 8:00 AM

BOGOR - Upaya pencegahan korupsi di sektor Jasa Barang dan Pengadaan yang selama ini marak terjadi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah memaksa Pemerintah untuk melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PB/JP). Revisi itupun dituangkan dalam Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 yang disahkan oleh Presiden pada akhir pekan lalu. Selain pencegahan korupsi, dalam Perpres baru itu mencakup berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap PB/JP dan penyerapan anggaran negara.

Dalam keterangan persnya, kemarin, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raliardjo, menjelaskan perubahan Perpres ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menghilangkan berbagai hambatan, dan multitafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat. Sekaligus juga, kata dia, memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

"Dalam rangka percepatan penyegaran anggaran maka ada ketentuan baru. Penggunaan e-katalog juga diperluas, terutama untuk barang dengan spesifikasi dan harga yang jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi, jagung, dan sejenisnya," jelas Agus dalam siaran persnya.

Selanjutnya, Agus memaparkan, demi terjaganya transparansi, setiap hasil pengadaan langsung di update ke website masing-masing yang terintegrasi ke website LKPP. "Dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, hasil transaksi pengadaan barang harus diumumkan di website masing-masing, supaya LKPP dapat mengawasi setiap transaksi dan jumlahnya," katanya.

LKPP pun berharap melalui perubahan ini, percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses PB/JP. "LKPP akan terus berusaha menciptakan inovasi baru demi terwujudnya kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa," kata Agus.

Dengan adanya aturan baru, menurut Agus, maka akan mempertegas pengesahan pelaksanaan lelang sebelum adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan begitu, pencairan anggaran pemerintah bisa dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di akhir tahun. Sebab selama ini, penumpukan dokumen permohonan pencairan kegiatan cenderung mengakibatkan terjadinya pungli dari pejabat pemerintah terhadap para pengusaha.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia LKPP, Agus Prabowo memaparkan beberapa poin yang mengalami revisi antara lain batas nilai  lelang sederhana meningkat dari sebelumnya Rp 200 juta menjadi Rp 5 miliar.  “Selain itu, ada juga aturan bahwa pejabat pengadaan dan bendahara tidak perlu diangkat setiap tahun,” tuturnya.

Menurut Agus, lembaganya segera melakukan sosialisasi aturan baru tersebut. Di memastikan bahwa kinerja LKPP tidak akan terganggu dengan adanya sejumlah perubahan ketentuan administrasi. “Dalam pelaksanaannya, LKPP tidak akan kesulitan dalam pelaksanaan pengadaan meski peraturan diubah," imbuhnya. COK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger