' Putusan MA Dilaksanakan, Walikota Depok Harus Lengser - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Putusan MA Dilaksanakan, Walikota Depok Harus Lengser

Putusan MA Dilaksanakan, Walikota Depok Harus Lengser

Written By dodi on Friday, August 3, 2012 | 8:00 AM

DEPOK - Kisruh terkait keabsahan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail memanaskan suhu politik di wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota negara DKI Jakarta itu. Kamis (2/8), ratusan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Depok Bersatu menuntut digelar Pemilihan Walikota (Pilwakot) ulang dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor Walikota Depok, Jalan Margonda Raya. Tuntutan ini diserukan menyusul terbitnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Depok tentang penetapan calon walikota dan wakilnya.
 
Dalam orasinya, Koordinator aksi massa Syamsul, menilai hasil Pilkada banyak memiliki permasalahan yang membuat Nur Mahmudi Ismail sebagai walikota terpilih dan wakilnya, Idris Abdul Somad, tidak sah dan cacat hukum. "Turunkan Nur Mahmudi karena cacat hukum, sebab MA membatalkan SK KPU Depok dalam tahapan Pilkada. Cacat politik, karena usulan pengesahan pengangkatan mereka berdua yang diterbitkan DPRD Depok diduga surat palsu," teriak Koordinator Aksi, Syamsul Marasabessy.
  
Pengunjuk rasa juga menuding Nur Mahmudi dan wakilnya juga cacat administratif, karena calon yang didaftarkan PKS dan terdaftar oleh KPU Depok adalah Mohammad Idris, tapi kenyataannya yang tertera dalam SK Kemendagri adalah M. Idris Abdul Somad.
"SK aja namanya salah, disingkat pula. Mana ada dalam SK nama disingkat-singkat.Tidak cuma itu, tapi juga cacat moral karena Nur Mahmudi terlalu mengedepankan syahwat kekuasaan. Parahnya lagi, putusan MA itu artinya telah dilecehkan," tegas Syamsul.
  
Dengan demikian, timpal Syamsul, proses Pilkada Depok serta proses pelantikan Nur Mahmudi Ismail dan M. Idris Abdul Somad masih memunculkan masalah-masalah hukum. Bahkan belum lama ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat putusan yang meminta Pilkada Kota Depok diulang. Hal itu terlihat pada putusan MA nomor 14/PTUN/2012, tanggal 4 Juli 2012. MA juga membatalkan keputusan penggugat dalam hal ini KPU Depok, dengan membatalkan dan memerintahkan untuk mencabut keputusan nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010.

Namun, aksi massa itu tak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait. Kesal aksinya tidak mendapat tanggapan, ratusan pengunjuk rasa berusaha menerobos masuk ke Kantor Walikota Depok. Aksi ini mendapat pengamanan dari polisi dan petugas Satpol PP yang jumlahnya tidak kalah banyak. Pengunjuk rasa menerobos pagar kantor walikota dan akan melakukan sweeping untuk mencari Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Tidak ingin kecolongan, petugas langsung melakukan barilkade pertahanan untuk menghalau massa. "Besok kita sweeping lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak kawan-kawan," kata Syamsul.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, KPU Kota Depok telah merespon tuntutan Pilkada ulang terkait keluarnya putusan MA, yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam pilkada lalu. Anggota KPU Kota Depok Salamun Adiningrat menegaskan, pihaknya tidak bisa dibebankan dalam penyelenggaraan pemilukada ulang.

Pasalnya, keputusan tersebut turun setelah lama pemerintahan berlangsung. Padahal, selama ini sengketa pilkada berdasarkan ketentuan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Tidak bisa KPU Kota Depok dibebankan dalam pemilukada ulang. Apalagi, ini sudah berlangsung lama dan baru turun keputusannya,” ujarnya sambil menambahkan, sebagai langkah terobosan baru, secara pribadi dia menyarankan agar pihak yang berkepentingan untuk menanyakan dan mengusutnya ke MA. Pasalnya, dua lembaga hukum tersebut yang menetapkan keputusan.

Dia mengaku, KPU akan mengkaji lebih dalam dan akan menjalankan keputusan hukum tersebut. Hanya saja, terkait pemilukada ulang harus terlebih dahulu mengoordinasikan lebih lanjut dengan sejumlah pihak. "Intinya, kita akan menjalankan putusan pengadilan. Cuma, kalau Pemilukada ulang ya masih dalam kajian dan tidak bisa dibebankan begitu saja pada KPU," tegasnya.

Dalam Pemilukada Depok 2010 lalu menghasilkan pasangan terpilih yakni incumbent Nur Mahmudi Ismail- Idris Abdul Somad yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun dalam perjalanannya, terdapat dukungan ganda Partai Hanura kepada salah satu calon yakni Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriyatna. Pemilukada Depok pun digugat sampai MK dan hasilnya MK merekomendasikan Pemilukada Depok sah. HRS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger