' Puncak Rusak, Bupati Bogor Jangan Berpangku Tangan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Puncak Rusak, Bupati Bogor Jangan Berpangku Tangan

Puncak Rusak, Bupati Bogor Jangan Berpangku Tangan

Written By dodi on Monday, August 13, 2012 | 8:00 AM

BOGOR - Kerusakan kawasan hutan lindung di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, yang selama ini kerap disorot banyak pihak, kembali menjadi sorotan masyarakat. Banyak pihak, termasuk lembaga Forest Watch Indonesia (FWI), menyebutkan penyebab kerusakan kawasan hutan lindung di kawasan wisata ini lebih disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan konservasi. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor cenderung tak berbuat apapun untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Puncak.

Dari data yang dirilis Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, sejak 1972 hingga 2008 sudah 30,36 persen wilayah vegetasi hutan di kawasan Puncak hilang. Dari sebanyak 5.000 vila dan bangunan di Puncak, 1.500 vila tidak memiliki IMB dan 251 vila melanggar aturan zona peruntukan. "Hasil kajian dan olah data yang dimiliki P4W IPB prosentase kerusakan sudah di luar ambang batas. Perlu segera dilakukan langkah-langkah kongret untuk mengatasi masalah ini," papar Koordinator Forest Wacth Indonesia (FWI) Markus Ratriyono kepada wartawan, Minggu (12/8).

FWI pun mengecam kebijakan Pemkab Bogor yang dinilai tidak berpihak untuk menjaga hutan di kawasan Puncak. Lemahnya pengawasan menyebabkan kerusakan kawasan lindung di Puncak yang banyak berubah menjadi pemukiman mewah dan hotel-hotel berbintang. Tak cuma itu, Pemkab Bogor pun tidak memiliki political will yang kuat untuk melestarikan lingkungan di Puncak. Halini patut dicurigai sebagai bentuk dari kepentingan yang terkait dengan keuntungan oknum pejabat Pemkab.

Markus mengatakan, FWI sudah melakukan pengecekan ke lapangan pada dua kecamatan di Puncak, yaitu Cisarua dan Megamendung. Secara umum kawasan lindung di kedua kecamatan tersebut menjadi areal kebun dan rumah-rumah peristirahatan.
"Rumah-rumah peristirahat tersebut disokong dengan kemudahan akses jalan dan jembatan yang dibangun dengan dana pemerintah. Dalam waktu 10 tahun, areal hutan di kawasan penyokong tata air DAS Ciliwung telah hilang seluas hampir 5.000 hektare," ungkap Markus.

Markus menilai keberadaan bangunan liar juga menyebabkan pengurangan tutupan hutan yang cukup luas pada kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Berkurangnya kawasan berhutan itu menyebabkan daerah tangkapan air utama di DAS Ciliwung hanya tersisa 12% dibandingkan luas total kawasan DAS yang mencapai 29 ribu hektare. Ditambahkannya, kondisi ini akan berpeluang bertambah rusak kalau ditetapkan menjadi kawasan budidaya. "Jika kondisi ini dibiarkan, tentu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Fungsi sebagai kawasan resapan akan terus tergerus," jelasnya.

Untuk itu, FWI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB melakukan kajian terklait masalah ini. Dari hasil kajian tersebut, FWI bersama P4W IPB memberikan tiga rekomendasi kepada Pemkab Bogor. "Rekomendasi pertama kita meminta pemerintah melakukan revisi tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008. Kedua, menindak tegas penyimpangan kawasan hutan lindung dan pemberhentian mendirikan bangunan serta pengurusan sertifikat di daerah hutan lindung. Dan ketiga adalah melakukan rehabilitasi kawasan Puncak," tegas Markus.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Megamendung (KTM) Masyarakat Hutan Organik Yohan Subrata mengatakan telah terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Cisarua secara signifikan dari 2000 sampai 2008. Luas lahan itu berkurang 74 persen dari 4.918 ha menjadi 1.265 ha. Tanah terbuka hampir tidak ada, dari 4.550 ha hanya menjadi 14 ha, sementara permukiman bertambah 44 persen dari 24.833 ha menjadi 35.750 ha.

"Dulu Pemkab Bogor memiliki tim khusus yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan junlah bangunan di Kawasan Puncak. Namun kini tidak terdengar lagi masih ada atau tidak tim ini," ujar Yohan. Keberadaan tim ini dulu, lanjut Yohan, berperan sebagai filter dan mengawasi keberadaan lahan-lahan yang ada di Puncak. Sehingga pembangunan dan alih fungsi lahan terkendali. "Tim ini yang berperan dan berwenang terhadap permohonan alih fungsi beserta pengawasannya," imbuhnya.

Terkait hal itu, Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Freddy PH Pasaribu, mendesak Pemkab Bogor untuk menghentikan sementara pemberian izin pembangunan hotel, vila dan gedung pertemuan di kawasan Puncak. Selain itu, Pemkab Bogor diminta untuk segera melakukan kajian dan meninjau kembali izin-izin yang telah dikeluarkan kepada hotel, vila dan gedung-gedung pertemuan.

"Saya kira sudah saatnya Bupati Bogor dan Pemkab melakukan hal itu jika tak ingin disalahkan atas kerusakan di Puncak yang semakin menjadi-jadi. Bupati jangan cuma fokus pada program Jumling, Dongdang dan Nobat, tetapi juga fokus pada masalah lingkungan di Kabupaten Bogor yang kian hari kian rusak. Tinjau kembali dan kalau perlu cabut perizinan hotel dan vila yang berdiri diatas lahan resapan air, hutan lindung dan tebingan, harus tegas pak Bupati!" pungkas Freddy. BSR

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger