' Presiden Perintah Gubernur Tertibkan Pertambangan Bermasalah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Presiden Perintah Gubernur Tertibkan Pertambangan Bermasalah

Presiden Perintah Gubernur Tertibkan Pertambangan Bermasalah

Written By dodi on Wednesday, August 8, 2012 | 8:00 AM

BOGOR - Banyaknya Bupati dan Walikota yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) membuat geram Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, hingga kini tercatat ada 10 ribu-an usaha pertambangan yang bermasalah dari berbagai aspek. Karenanya, Presiden SBY menegaskan pemerintah pusat akan segera menertibkan prosedur dan tata cara pemberian izin pertambangan guna menghindari terjadinya permasalahan di lokasi pertambangan yang telah diberikan izin.

Dalam keterangan persnya usai rapat koordinasi bidang energi di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Selasa (7/8), Kepala Negara mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan kewenangan yang cukup bagi gubernur untuk menertibkan izin pertambangan bermasalah di masing-masing kabupaten/kota. Presiden mengaku kecewa karena jumlah usaha tambang yang bermasalah sudah sangat banyak, sehingga harus disikapi tegas oleh pemerintah kalau tidak mau terjadi masalah serius di kemudian hari.

"Saya sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu. Akan kita tertibkan. Saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur atau kepala daerah provinsi. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk menertibkan segalanya. Kalau tidak tertib, ya kita tegakkan aturan. Ada sanksi administrasi, kalau itu urusan administrasi, kalau masuk hukum, ya ke ranah hukum, simple saja," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Juru Bicara Kepresidenan.

Menurutnya, belakangan pada era Reformasi banyak dikeluarkan izin-izin pertambangan oleh bupati/wali kota yang belakangan kemudian menjadi masalah. "Terus terang kita menyaksikan banyak masalah yang terjadi pada era reformasi ini. Contohnya izin usaha pertambangan, yang ini berada di tangan bupati/wali kota. Banyak sekali izin-izin yang bermasalah, ribuan, bukan hanya ratusan. Kita terus benahi, dan ini tidak bagus karena menghambat investasi, merusak segalanya. Kadang-kadang ganti bupati, ganti izin. Ini bom waktu semuanya," ujar Presiden.

Lebih jauh SBY menjelaskan, langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengamankan negara dari manajemen negatif akibat salah urus, sehingga pada masa mendatang tidak akan terjadi lagi. Selain itu, pemerintah juga mendorong dilakukannya hilirisasi barang pertambangan, sehingga memiliki nilai tambah dan lebih menguntungkan negara. "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini sedang melakukan sejumlah renegosiasi kontrak karya yang dibuat pada masa lalu, terutama yang dinilai merugikan negara," ujar SBY.

Dalam kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan bahwa belum lama ini dirinya selaku Presiden RI telah mendapat gugatan dari Churchill Plc, sebuah perusahaan pertambangan multinasional setelah bersengketa dengan Pemda di Kalimantan perihal IUP. Pemerintah sedang merancang kebijakan baru untuk lebih memberikan porsi yang lebih besar kepada Pemerintah Pusat dalam menerbitkan IUP. "Saya minta kepada gubernur berdasarkan undang-undang untuk menertibkan segera izin-izin pertambangan ini. Kalau dibiarkan bermasalah terus, ini tentu tidak bagus, menghambat segalanya dan bagai bom waktu," kata Presiden.

Hadir dalam sidang kabinet yang dilaksanakan di kantor pusat PT Pertamina (Persero) ini Wakil Presiden Boediono, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tuan rumah. Selain itu, turut hadir pula Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkeu Agus Martowardojo, Menperin MS Hidayat, Mendag Gita Wirjawan, Menhut Zulkifli Hasan, Menparekraf Mari Pangestu, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. COK
Share this article :

1 komentar:

Yaya Rusyana said...

Sudah mau habis bahkan bauksit Indonesia sudah habis dan kita import Alumunium dari china ...... anda baru NGOMONG ............. lebay sekali mas

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger