' Penetapan NPA Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Penetapan NPA Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009

Penetapan NPA Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009

Written By dodi on Tuesday, August 7, 2012 | 8:00 AM


KAB. BOGOR (LJ) – Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan perundang-undangan dan peraturan. Karena menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak penggunaan dan pengambilan air tanah  bagi badan usaha atau peorangan akan dikenakan pajak, karena hal tersebut merupakan salah satu penerapan prinsip tersebut adalah pada penetapan NPA yang dijadikan dasar pengenaan pajak air tanah.
 “Bagi badan usaha atau perorangan yang melakukan pengambilan air tanah, sedangkan di lokasinya memungkinkan dilakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, maka akan dikenakan beban pajak yang lebih besar” lanjut Kepala Seksi Konservasi dan Mitigasi Bencana Geologi Yayan Tahyan, ST.
Menurutnya, NPA adalah suatu pendekatan dalam memberikan nilai (value) atas air berasarkan tiga faktor yang melingkupinya. Ketiga faktor tersebut adalah kondisi keterdapatan air tanah yang menggambarkan potensi, kerawanan dan peluang substitusi terhadap air tanah. Selanjutnya merupakan biaya pemulihan akibat pengambilan air tanah, dan yang terakhir adalah nilai tambah ekonomi atas pemanfaatan air tanah.
“Dengan demikian sesungguhnya pendekatan NPA adalah upaya untuk lebih menempatkan air tanah sesuai dengan nilai keekonomiannya serta meningkatkan upaya konservasi melalui penghematan, perlindungan dan pemulihan air tanah,” jelas yayan. 
Sejak Pajak Air Tanah dikembalikan menjadi pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi peningkatan yang sangat signifikan atas perolehan Pajak Air Tanah. Semula Kabupaten Bogor menerima bagi hasil dari pemerintah provinsi Jawa Barat atas Pajak Air Tanah sekitar Rp 3,5 milyar per tahun, maka pada tahun 2011 terjadi kenaikan lebih dari 500% menjadi Rp 17 milyar lebih.
Hal ini terjadi setelah Dinas ESDM Kabupaten Bogor menetapkan NPA bagi wajib pajak pengambil air tanah lebih tinggi dari pada ketika masih dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Bupati Bogor nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Dinas ESDM ditugaskan untuk menetapkan NPA bagi setiap Wajib Pajak Air Tanah setiap bulannya.
“Tadinya nilai air tanah di Kabupaten Bogor sangat under valued karena disamakan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat” tandas Yayan. (PHD)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger