' Pencairan Dana TPP Garut Dituding Melanggar Hukum - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pencairan Dana TPP Garut Dituding Melanggar Hukum

Pencairan Dana TPP Garut Dituding Melanggar Hukum

Written By dodi on Thursday, August 9, 2012 | 8:00 AM

GARUT - Menyusul pencairan dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pada awal Agustus lalu, elemen masyarakat menuding Pemkab Garut telah melakukan pelanggaran peraturan. Kendati pencairan dana TPP tersebut disambut gembira para pegawai, terlebih menjelang Idul Fitri yang tinggal sepekan lagi. Pelanggaran terindikasi karena pencairan TPP dilakukan, meski APBD Garut 2012 Perubahan baru ditetapkan pada Rabu (8/8). Artinya, pencairan TPP dilakukan mendahului penetapan Perubahan APBD Garut 2012.

Aktivis Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Slamet, kepada wartawan mengatakan, untuk pencairan dana atas berbagai kegiatan mestinya dilakukan setelah APBD Garut 2012 Perubahan mendapatkan evaluasi dan koreksi dari Gubernur Jawa Barat, selambatnya 15 hari pasca penetapan DPRD Kabupaten Garut dilaporkan ke Gubernur. "Kecuali kalau untuk gaji pegawai, tak apa-apa karena itu sifatnya rutin," kata Slamet yang ditemui di gedung DPRD, kemarin.

Kendati APBD Garut 2012 Perubahan pun telah disetujui Gubernur, lanjutnya, pencairan anggaran kegiatan belum dapat dilakukan serta merta. Hal itu karena hingga saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Garut yang baru belum sepenuhnya diberlakukan. Pasalnya, baru beberapa pejabat eselon II dan III dilantik dan dikukuhkan kedudukannya sesuai SOTK baru.

Masih banyak jabatan di berbagai dinas, badan, kantor, dan lembaga lainnya di lingkungan Pemkab Garut belum terisi. "Untuk pencairan kegiatan itu kan mesti sudah terbentuk Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/PPK). Sedangkan sekarang ini, banyak yang kosong. SOTK baru belum sepenuhnya diberlakukan," ujarnya.

Secara terpisah, Bupati Garut Aceng HM Fikri menegaskan bila berbagai program kegiatan Pemkab Garut saat ini sudah harus berdasarkan perubahan SOTK baru. "KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara)-nya kan jelas berdasarkan perubahan SOTK baru," jelasnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Garut tentang Penetapan APBD Garut 2012 Perubahan di gedung DPRD setempat, kemarin.

Disinggung tentang masih banyaknya jabatan kosong di sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Bupati menyatakan pihaknya sedang melakukan pengkajian penempatan pejabat di eselon 3 dan 4. "Dalam beberapa pertemuan dengan para kepala dinas, saya katakan diharapkan penempatan pejabat struktural eselon 3 dan 4 itu seirama dengan user (pengguna) yakni Kepala Dinas. Diharapkan penempatan personal seirama dengan user. Sebab bila tak sesuai, program bisa acak-acakan," ujarnya.

Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, maupun Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut, Totong, tak berhasil dimintai komentarnya ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya berkaitan soal pencairan TPP yang dinilai telah melanggar ketentuan tersebut. BDN/INC
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger