' Pemkot Bentuk 5 Tim Pantau Pembagian THR - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » Pemkot Bentuk 5 Tim Pantau Pembagian THR

Pemkot Bentuk 5 Tim Pantau Pembagian THR

Written By dodi on Tuesday, August 7, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG (LJ)-Wali Kota Bandung Dada Rosada mengaku telah mengedarkan surat imbauan pada perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) paling lambat seminggu sebelum lebaran. Pemkot menurunkan tim pengawas untuk memantau pemberian THR perusahaan pada karyawannya.
   
Menurut Dada,pihaknya sudah membuat surat imbauan pada perusahaan agar memberikan THR, paling tidak satu minggu sebelum lebaran, meski tak ada sanksi tapi kalau tidak dibayar mereka yang akan merugi sendiri karena karyawan pasti mogok kerja," ujar Wali Kota Bandung Dada Rosada usai pencanangan bulan dana PMI Kota Bandung di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukancana, Senin (6/8).
   
Sedang soal uang ketupat bagi PNS, Dada mengatakan tidak ada. Kendati anggaran untuk itu tersedia. "Tapi aturan pusat tidak memperbolehkan. Sehingga untuk tahun ini tidak ada. Tidak hanya untuk PNS, tapi pensiunan juga," ungkap Dada.
  
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kota Bandung DRs.H.Dadang Supriatna,MH menambahkan surat imbauan ini sudah diedarkan di awal bulan Rramadan dan mulai disosialisasikan pada serikat pekerja dan serikat buruh.
   
Dalam surat tersebut, intinya perusahaan-peruisahaan wajib membayar THR untuk pegawai tetap yang sudah bekerja terus menerus setelah 3 bulan.

Pengaturannya bagi yang sudah bekerja selama 3 bulan hingga 12 bulan dibayarkan proposional. Misal, bekerja 3 bulan, maka 3 bulan dibagi 12 dikalikan satu kali gaji, hasilnya itulah THR yang harus dibayarkan. Bagi karyawan yang sudah bekerja 12 bulan lebih, maka dibayarkan 1 bulan gaji,tuturnya seraya menambahkan sedang bila ada perusahaan yang punya perjanjian kerja sendiri, pengaturan lebih baik sesuai perjanjiannya," terang Dadang.
  
Dadang mengatakan tidak ada pengaturan sanksi dalam imbauan tersebut bagi perusaahaan yang tak membayarkan THR. "Dari surat edaran kementerian, provinsi maupun kota tak diatur soal sanksi," ungkapnya. Namun bila terjadi perselisihan antara buruh dan perusahaan soal THR, maka akan diatur dalam perselisihan hubungan industrial.
  
Ditambahkannya  5 tim yang akan memantau pembagian THR di Kota Bandung. Ke-5 tim yang akan disebar ke 5 wilayah dengan personel tiap tim sebanyak 20 orang."Ada 100 perusahaan yang kami awasi, namun tak seluruhnya diawasi karena 5.000 perusahaan terlalu banyak dan waktunya pun tak memungkinankan. Dati 100 perusahaan itu, didiskusikan dengan serikat pekereja mana yang akan pantau," ujar Dadang.(FER/HER)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger