' Pembuatan film Dokumenter di Garut Dituding Fiktif - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pembuatan film Dokumenter di Garut Dituding Fiktif

Pembuatan film Dokumenter di Garut Dituding Fiktif

Written By dodi on Friday, August 31, 2012 | 8:00 AM

GARUT (LJ) - Pengajuan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut oleh sejumlah wartawan yang tergabung dalam sebuah organisasi pers di Garut untuk pembuatan film dokumenter di tahun anggaran 2010 lalu, dipersoalkan oleh kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Bahkan, LSM menilai pengajuan yang dilakukan para wartawan itu diduga fiktif, karena tak ada bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Saat itu pengajuan wartawan yang tergabung dalam salah satu organisasi pers itu dimediasi Dicky Chandra ketika masih menjabat Wakil Bupati Garut hanya sebesar Rp 25 juta, tapi direalisasi atau dikucurkan Pemkab sekitar Rp 100 juta. Nah, walaupun dananya sudah dicairkan bukti pengunaannya pun tak ada sampai sekarang," kata Hasim, Sekretaris Jendral LSM Laskar Indonesia Kabupaten Garut, kepada LINGKAR JABAR, kemarin.  

Menurut Hasim, hibah atau bantuan dari APBD Garut, kepada panitia foto dan film dokumenter sebesar Rp.100 juta, sampai saat ini, belum menyampaikan pertanggung jawaban tahun anggaran 2011. Dari hasil temuan LHP BPK RI tahun 2011, kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat 2 tentang penerima hibah yang wajib mempertanggung jawabkan dan peraturan Bupati Garut No 227 tentang pertanggung jawaban hibah.

“Untuk apa peraturan dibuat kalau memang untuk dilanggar. Dan perbuatan mereka jelas melawan peraturan (Hukum) dan negara yang telah dirugikan. Bahkan, terbukti permasalahan ini, bukankah tergolong korupsi. Untuk itu, LSM Laskar Indonesia akan menjalankan fungsi kontrol terhadapa jalannya baik roda pemerintahan, maupun institusi swasta bila ada indikasi penyimpangan dan penyelewengan terhadap keuangan negara," ungkapnya.

Sementara hal senada dikemukakan, Penggiat Anti Korupsi Kabupaten Garut Alimin, pada waktu itu ajuannya disetujui sebesar Rp.25 juta oleh Dicky Chandra tahun 2010 lalu. Tapi kenapa bisa cair sampai sebesar Rp.100 juta. Lanjut dia, pihak DPPKA (keuangan-red) bisa menyetujui. "Lebih herannya lagi, pelaksanaannya pun menggunakan fasilitas pemerintah seperti Gedung Pendopo," kesalnya.

Justru itu, tambah dia, masyarakat banyak yang menanyakan kemana uang tersebut, memang kegiatan ini sangat khawatir dengan cara demikian sekelompok jurnalis ikut campur dalam kontek ikut kisruh dalam pemerintahan. “Sangat tidak setuju kalau ada oknum yang demikian sehingga tidak dituntut, jadi oleh aparat penegak hukum kasus ini, harus diusut dengan secara tuntas. Sebab, ini menyangkut korupsi uang rakyat," ujarnya. JUL/BDN

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger