' Pembentukan Perda No 8 Tahun 2005 Dinilai Mubazir - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pembentukan Perda No 8 Tahun 2005 Dinilai Mubazir

Pembentukan Perda No 8 Tahun 2005 Dinilai Mubazir

Written By dodi on Wednesday, August 29, 2012 | 8:00 AM

KAB. CIREBON, (LJ) – Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Perda Jabar) No. 8 Tahun 2005 tentang larangan membuang sampah domestic, industry, limbah padat atau cair dialiran sungai, dan mendirikan bangunan semi permanen atau permanen, kemudian mengeksplotasikan serta mengekplorasi diluar kepentingan konvervasi sumber daya air, dinilai mubazir dan hanya menghamburkan anggaran saja. Pasalnya, masih banyak warga yang melanggar peraturan tersebut, baik membuang sampah dialiran sungai atau kali, maupun berdirinya bangunan disekitar DAS (daerah aliran sungai).

“Kita patut pertanyakan, fungsi perda tersebut apa. Karena, walaupun sudah terpasang plang tentang larangan membuang sampah dialiran sungai dan mendirikan bangunan, faktanya masih banyak warga yang membuang sampah atau mendirikan bangunan dialiran sungai. Bahkan pada plang itu, tertulis acaman kurungan penjara 3 bulan denda Rp50 juta, tetap saja warga tak mengindahkan," kata Herman, Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Peduli Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Cirebon, kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Salah satu contoh pelanggaran Perda itu terjadi disekitar daerah aliran Sungai Panguragan, Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, terlihat jelas tumpukan sampah berserakan kemana-mana, karena sebagian besar warga membuang sampahnya kelokasi aliran sungai tersebut. Parahnya lagi, kata Herman, baik pemerintahn desa, muspika dan muspida Kabupaten Cirebon hanya diam dan tak mengambil tegas. 

sebenarnya, lanjutnya, melalui dinas terkait, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menindak lanjuti tetang perda tersebut, bahkan telah mengeluarkan dua program tahunan, yakni pengurasan atau normalisasi sungai yang terjadi pendangkalan diwilayah sekitar DAS. Kemudian, pengadaan tempat pembuangan sampah (TPS) di tiap rumah atau satu RT.

"Namanya juga warga, kalau tidak ada tidakan tegas dari pemerintah tetap saja membandel. Untuk itu, pemerintah daerah juga jangan membuat alasan dengan dalih sudah mensosialisasikan larangan dalam bentuk membuat pemasangan plang disetiap samping aliran sungai," tukas Herman. PIP (C12)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger