' Mutasi Pejabat Pemkab Garut Dituding Bermasalah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Mutasi Pejabat Pemkab Garut Dituding Bermasalah

Mutasi Pejabat Pemkab Garut Dituding Bermasalah

Written By dodi on Wednesday, August 29, 2012 | 8:00 AM

GARUT - Sejumlah kalangan masyarakat mengkritisi mutasi 1.203 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pada Jumat (24/8) lalu. Protes dan bahkan kecaman terus bermunculan, bahkan dari terlontar dari pegawai Pemkab Garut sendiri.
Pasalnya, pelantikan dan pengukuhan pejabat pada dinas/badan di lingkungan Pemkab Garut itu terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 13/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Kepada sejumlah wartawan, kemarin, beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Garut menyebutkan, tidak sedikit bawahan yang tiba-tiba menjadi atasan, padahal belum memadai pangkat maupun golongannya. Contoh di Badan Ketahanan Pangan, ada pejabat yang baru dua tahun naik berpangkat III/c dilantik menjadi Kepala Bidang. Sedangkan pejabat lain sudah empat tahun berpangkat IV/a masih tetap menjadi Kepala Seksi.

Begitu pun di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP), ada pejabat yang langsung dilantik menjadi Kepala Bidang yang sebelumnya sebagai staf salah satu seksi. Sementara Kepala Seksi-nya kini malah menjadi bawahannya. Sedangkan di Dinas Pendidikan, ada pejabat berpangkat IV/a dilantik menjadi Sekretaris meski terdapat Kepala Bidang berpangkat lebih tinggi, IV/b.
Juga ada pejabat berpangkat III/d yang dilantik menjadi Kepala Bidang, padahal Kepala Seksi dibawahnya berpangkat IV/a.

Selain itu, ada pejabat mendapatkan dua Surat Keputusan (SK) Bupati Garut Sehingga kebingungan harus bekerja di posisi mana. Tak pelak, sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pun kebingungan karena pengajuannya untuk penempatan pejabat yang dibutuhkan sama sekali tak terealisasi. "Entahlah, kita sendiri nggak bisa berbuat apa-apa," keluh seorang pejabat.

Pejabat yang menolak identitasnya disebutkan itu pun menduga mutasi tersebut terjadi akibat terlalu kentalnya campur tangan pihak luar. Seperti oknum pengusaha, oknum pergerakan/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, dan oknum wartawan. Sejumlah oknum pegawai Pemkab Garut sendiri ditengarai ikut 'bermain'. "Ini bisa menjadi preseden buruk, khususnya bagi dinas/instansi. Akan muncul ketidaknyamanan kerja bila pangkat bawahan lebih tinggi dari atasan. Juga pimpinan seakan dikebiri kewenangannya untuk mengatur pembantunya dalam bekerja," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Garut, Kostawan, tak berkomentar mengenai apakah kesemrawutan pengukuhan dan pelantikan pejabat tersebut akibat terlalu kentalnya pengaruh kepentingan pihak luar. Dia juga bungkam mengenai tudingan adanya indikasi jual beli jabatan pada penempatan pejabat. Terkait atasan yang memiliki kepangkatan yang lebih rendah daripada bawahannya, Kostawan menegaskan hal itu tak menjadi masalah.

Seperti jabatan Sekretaris yang tak membawahi Kepala Bidang. Dia juga tak khawatir adanya Kepala Bidang lebih rendah kepangkatannya dengan Kepala Seksi. Dia berkilah kepangkatan Kepala Bidang bersangkutan dalam dua bulan ke depan segera naik. Sehingga kepangkatannya sejajar dengan Kepala Seksi di bawahnya.

Bupati Garut Aceng HM Fikri sepertinya juga menyadari ada polemik pasca pelantikan 1.203 pejabat yang mengundang sorotan publik itu. Hal itu mencuat dalam sambutannya pada acara Halalbihalal di lingkungan Setda Kabupaten Garut, Senin (27/8) lalu. "Saya mohon maaf bila banyak pihak merasa tidak puas atas mutasi kemarin. Mungkin ada yang merasa tak sesuai penempatannya dengan yang diharapkannya," ujar Aceng. BDN/INC
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger