' KPK Didesak Periksa Disdik Kabupaten Bogor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » KPK Didesak Periksa Disdik Kabupaten Bogor

KPK Didesak Periksa Disdik Kabupaten Bogor

Written By dodi on Tuesday, August 7, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR (LJ) - Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNPK) Kabupaten Bogor dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum di tingkat pusat untuk segera menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Cibinong selama ini dinilai tidak mampu untuk menguak berbagai dugaan kasus korupsi di lingkungan Disdik, terutama yang sudah ada di depan mata, seperti kasus dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

"KPK harus segera mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Disdik. Selama ini, aparat hukum di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar sudah mendapatkan banyak informasi tentang beragam kasus korupsi di Disdik, namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjut penanganan. Terakhir tahun 2008 lalu, Kejari Cibinong hanya mampu menjerat koruptor kecil di Disdik. Sedangkan yang kakap, tidak pernah diproses. Karena itu, KPK harus segera turun tangan. Untuk itu, GNPK sudah mengirimkan sinyal ke KPK," ucap Sinwan ketika dihubungi LINGKAR JABAR, kemarin, terkait dengan santernya informasi tentang kasus korupsi di Disdik akhir-akhir ini.

Menurut Sinwan, selain kasus dana BOS, ada kasus dugaan korupsi lainnya dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan gedung sekolah dan pengerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Dikatakannya lagi, banyak sekali laporan soal ketidakberesan atau penyimpangan dalam pengerjaan proyek-proyek gedung sekolah pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tapi tak satupun informasi soal korupsi di Disdik yang ditindaklanjuti oleh Kejari Cibinong. "Ini ada apa, kok penegak hukum di Bogor dan Jabar terkesan berpangku tangan?" kata Sinwan.

Terkait kasus dugaan penyelewengan dana BOS, Sinwan menilai kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pengelolaan dana BOS tahun 2011. Dimana, BPK menemukan kejanggalan dalam pembayaran dana BOS ke sekolah-sekolah, nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 1,6 miliar. "Pihak Disdik kan ngotot bahwa tidak ada penyimpangan karena merasa sudah mengembalikan dana. Tapi kan kalau tidak ketahuan BPK, pihak Disdik akan berdiam diri saja. Saya kira unsur tindak pidana korupsinya harus diselidiki oleh penegak hukum," tegas Sinwan.

Secara terpisah, saat dikonfirmasi LINGKAR JABAR terkait dugaan penyimpangan dana BOS, akhir pekan lalu, Manager BOS Disdik Kabupaten Bogor, Amsohi menyatakan, bahwa sisa dana BOS yang sempat dikembalikan ke Kas Daerah beberapa waktu lalu, bukan hal yang perlu dipermasalahkan, sebab, pengembalian sisa dana tersebut masih dalam hitungan tahun pelajaran atau kalender pendidikan (Juli 2011 s/d 2012). "Jadi tidak ada masalah, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada yang aneh," jelas dia.

Menurutnya, pengembalian sisa dana BOS tahun 2012,dilakukan oleh masing-masing sekolah bukan dilakukan atau dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan. "Setiap sekolah yang diketahui masih menyisahkan anggaran BOS, langsung mengembalikan dana tersebut ke Kas daerah. Kami tidak menyentuh dana tersebut, pihak dinas hanya sekedar menerima resi penyetoran dari sekolah, bukan uang kontan," kilahnya.

Ribut-ribut soal sisa dana BOS yang mencapai angka lebih satu milyar, dijelaskan Amsohi, sebetulnya hanya pada tahun ini saja dikembalikan ke Kas Daerah (2012), sebelumnya pada tahun 2011, dana tersebut dikembalikan kepada pihak provinsi Jabar. Dan selanjutnya pada tahun 2013 nanti, kalau memang terdapat sisa anggaran BOS, maka, pengembalian akan disetorkan ke provinsi Jabar. "Mungkin, karena baru pada tahun ini sja pengembalian sisa dana BOS diserahkan ke pihak Kas Daerah Kabupaten Bogor, maka kelihatan sesuatu hal yang baru. Mungkin, karena tidak biasa. Apalagi sisa dana tersebut angkanya lumayan besar, sehingga menjadi ramai," jelasnya.

Menurut data Dinas Pendidikan, daftar siswa penerima BOS setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2011, tercatat jumlah penerima siswa untuk tingkat SD negeri dan swasta sebanyak 1687 siswa, tingkat SMP sebanyak 494 siswa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2012, yaitu untuk SD mencapai 1.697 siswa dan SMP sebanyak 522 siswa. 

Sebelumnya, terkait dengan temuan dalam Laporan Hasil Audit BPK soal indikasi penyimpangan anggaran tahun 2011 melalui pengalokasian dana BOS, Kejari Cibinong menyatakan tetap akan melakukan penyelidikan meski pejabat Disdik sudah mengembalikan kelebihan penerima BOS hingga mencapai sekitar Rp.1,6 miliyar. “Walaupun uang itu sudah dikembalikan ke negara, tidak serta merta menghilangkan unsur pidananya. Untuk itu, secepatnya kita lakukan penyelidikan,” jelas Bayu Adinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong kepada LINGKAR JABAR, belum lama ini.

Menurut Bayu lagi, pihaknya akan mengumpulkan data dan bukti soal dana Bos yang raib hingga Rp 1,6 miliar. “Kalau pejabat Disdik menyatakan, itu ada kelebihan pembayaran, itu hak mereka, cuma nanti apa benar atau tidak keterangan mereka perlu dibuktikan melalui sebuah proses hukum,” tandasnya. DED/BSR
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger