' Kinerja Petugas Molor 4 Bulan Urus Izin Lingkungan Belum Selesai - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kinerja Petugas Molor 4 Bulan Urus Izin Lingkungan Belum Selesai

Kinerja Petugas Molor 4 Bulan Urus Izin Lingkungan Belum Selesai

Written By dodi on Friday, August 3, 2012 | 8:00 AM

KAB.BEKASI (LJ) – Kepemimpinan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, kembali diuji. Sejumlah elemen masyarakat mendesak, bupati memberikan sanksi tegas terhadap oknum pejabat yang melakukan praktek percaloan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait permohonan perijinan dari para pengusaha.

Praktek dugaan percaloan itu terkuak ketika salah seorang pengusaha limbah, H Ma’ruf akan membuat izin UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup. Oleh seorang kepala seksi berinisial HA, pengusaha itu diminta uang sebesar Rp25 juta untuk pengurusan dokumen izin UKL-UPL.

Namun, hingga saat ini izin yang dijanjikan HA tersebut tidak pernah selesai. Padahal, waktu pengurusan dokumen izin tersebut sudah berjalan hingga 4 bulan. “Saya mengajukan permohonan izin UKL-UPL sejak 4 bulan lalu dengan biaya sebesar Rp25 juta. Namun, hingga saat ini izin yang diperlukan untuk kepentingan usaha saya belum juga selesai,” ujar H Ma’ruf kepada LINGKAR JABAR, Kamis (2/8).

Sebagai seorang pengusaha, kata H Ma’ruf, pihaknya mencoba melengkapi semua dokumen yang menjadi persyaratan membuka usaha di wilayah Kabupaten Bekasi. “Saya berusaha melengkapi semua legalitas yang dipersyaratkan. Jika pengurusan izin terbengkalai hingga 4 bulan, usaha kami jadi tidak jelas. Dan kami khawatir terjadi apa-apa dibelakang hari,” tuturnya.

Sementara, oknum Kasie di Dinas Lingkungan Hidup, HA saat dihubungi melalui telepon selularnya mengatakan tidak bisa menjanjikan kapan izin yang sedang diurusnya itu selesai. HA beralasan, karena masalah permohonan izin UKL-UPL bukan tugas dan tanggungjawab dia. “Saya tidak tau kapan izin itu bisa selesai karena bukan bagian saya,” kelit HA.

Namun, saat ditanya kenapa biaya permohonan izin sebesar Rp25 juta diterima jika bukan tugas dan tanggungjawabnya, HA tidak menjawab.
Terpisah, Ketua Barisan Masyarakat Pengabdi Ketahanan Nasional (BAMPEKNAS), Yus Amri menduga, praktek percaloan dilingkungan pemerintah daerah memang bukan hanya sekedar isu. Sebagai Bupati Bekasi yang baru terpilih, Neneng Hasanah Yasin harus mampu memberantas oknum pegawainya yang merangkap menjadi calo.

Sebab jika dibiarkan, tindak-tanduk oknum pegawai yang merangkap menjadi calo di SKPD terkait akan merugikan para pengusaha. “Oknum pegawai yang merangkap jadi calo itu harus diberi sanksi oleh bupati. Jika tidak, kelakuan oknum itu akan memberikan citra buruk kepada para investor,” pungkasnya. RBH
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger