' Kejaksaan Kaji Tudingan Korupsi 100 Miliar di Dinkes - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kejaksaan Kaji Tudingan Korupsi 100 Miliar di Dinkes

Kejaksaan Kaji Tudingan Korupsi 100 Miliar di Dinkes

Written By dodi on Friday, August 10, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menyatakan akan mengkaji serius laporan tentang dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung senilai Rp 100 miliar lebih yang dilaporkan oleh LSM Monitoring Community (MC) Jawa Barat, Kamis (9/8). Jika memang ditemukan ada dugaan korupsi dan ada bukti awal yang ditemukan, maka Kejati memastikan akan melanjutkan ke tahap penyelidikan.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Atang Bawono mengatakan, pihaknya akan lebih dulu meneliti berkas laporan yang diserahkan elemen masyarakat. "Kami memang telah menerima laporan dari LSM Monitoring Community. Saat ini laporan tersebut masih dalam kajian. Karena setiap laporan yang masuk belum tentu benar, jadi laporan itu akan ditelaah dulu," ujar Atang.

Ia mengatakan jika dari hasil penelaahan tersebut benar ditemukan adanya dugaan korupsi, maka laporan tersebut bisa ditindaklanjti dengan tahap penyelidikan. "Ya minimal ada bukti awal perbuatan melawan hukum juga alat bukti permulaan. Itu syarat laporan naik ke tahap penyelidikan oleh Kejaksaan," katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinkes Kota Bandung Achyani Raksanagara menyatakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Dinkes telah sesuai prosedur dan telah diperiksa tim internal maupun eksternal. "Saya tidak tahu apa laporannya dan dalam proses apa. Saya baru tahu dari media. Namun saya bisa katakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di kita sudah sesuai prosedur dalam Kepres. Kegiatan itu pun sudah diperiksa tim internal dan eksternal," ujarnya.

Terlepas dari itu, Achyani menganggap laporan dari LSM tersebut sebagai bentuk kontrol dari masyarakat terhadap kinerja Dinkes. Ketika ditanya bagaimana jika kasus ini ditindaklanjuti Kejati Jabar, Achyani menyatakan akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku.
"Kita sesuai ketentuan, apa yang harus diklarifikasi akan kami klarifikasi," katanya seraya menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan instropeksi ke dalam.

Seperti diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) analisis kajian hukum Monitoring Community (MC) Jawa Barat telah melaporkan adanya tindakan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2008-2011 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Ditaksir kerugian negara mencapai penyimpangan tersebut mencapai Rp100 miliar. Ketua Analisa Kajian dan Hukum MC Jabar, Kandar Karnawan dalam siaran persnya, Rabu (8/8) lalu, menuturkan laporan tersebut dilayangkan pada 1 Agustus 2012 lalu.

Pihaknya sudah melakukan investigasi di tubuh kedinasan tersebut. Alhasil, mereka telah menemukan indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung cukup lama. "Kami menemukan adanya kinerja kebijakan umum di dinas tersebut, diduga selalu disalahgunakan para pimpinan disana selama bertahun-tahun. Seperti pengelolaan dana APBD untuk dinas yang tidak transparan penggunaannya," kata Kandar.

Selain itu, Kandar juga menduga ada keterlibatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat yang telah menjadikan sampel bidang tertentu saja agar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK terhadap dinas tersebut selalu baik. "Fakta laporan rekap kegiatan sudah kami serahkan ke pihak Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar. Sebagai bukti temuan awal, data yang dimiliki kami telah diterima kejaksaan pada 1 Agustus 2012 lalu," jelas dia.

Kandar telah menduga ada praktik pengadaan barang dan jasa. Praktik di bidang ini justru bermuara dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah disetting sedemikian rupa. "Mulai proses sampai pemenang telah diatur sejak lama, dan ironisnya justru bukan dari pejabat tertinggi di dinas itu. Tapi pejabat setingkat sekretaris hingga menengah. Kita bisa buktikan dari data yang kita punya secara otentik,” tegasnya.

Menurut Kandar, penyelewengan yang paling mencurigakan adalah pengadaan beberapa mobil ambulans tahun anggaran 2010. Pihaknya saat ini masih menghitung total kerugian negara terkait pengadaan ambulans tersebut. "Anehnya baru 12 hari kontrak ditandatangani, sejumah unit ambulans yang dipesan sudah tersedia," papar dia seraya menambahkan pihaknya menemukan ada indikasi kecerobohan fakta laporan tertulis di bidang pembangunan fisik.

Penghitungan laporan tersebut seringkali tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Setelah kami telusuri seperti bangunan Puskemas Cibuntu, Caringin dan Puskesmas Padasuka. Modusnya memakai konsultan perencana, kontraktor yang merupakan orang-orang satu link. Hasil pekerjaan dibuat seolah-olah seuai RAB. Pada kenyataannya semua menyalahi aturan. Semua data juga sudah kami serahkan ke kejaksaan,” tambahnya.

Praktik dugaan korupsi juga, lanjut Kandar, ditemukan di bagian keuangan dan kepegawaian. Bahkan, praktik-praktik gratifikasi dan pungli melalui kebijakan yang tidak sesuai. "Seperti menjadikan tenaga profesi dokter jadi lahan ATM bagi yang ingin dipindah tugas atau aman dari mutasi," kata dia. Pihaknya juga memiliki data yang lengkap dan valid mengenai kasus ini. Termasuk sumber orang dalam Pegawai Negeri Sipil yang siap memberikan saksi ketika perkara ini masuk ke meja hijau. HER/FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger