' Kasus Simulator, Ujian Berat Bagi Polri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kasus Simulator, Ujian Berat Bagi Polri

Kasus Simulator, Ujian Berat Bagi Polri

Written By dodi on Monday, August 6, 2012 | 8:00 AM

BOGOR (LJ) - Lembaga pemerhati kinerja Kepolisian RI, Indonesian Police Watch (IPW), memberi apresiasi dan memuji atas langkah Mabes Polri yang telah menetapkan lima tersangka kasus Simulator SIM di Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri. IPW menilai penetapan para tersangka yang dilakukan beberapa hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo, sebagai langkah untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga Polri.

Demikian dikatakan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima LINGKAR JABAR, Minggu (6/8). Namun begitu, Neta mengharapkan keberanian mabes Polri dalam mengusut kasus simulator Korlantas juga dilanjutkan dengan penanganan kasus-kasus korupsi lainnya di internal Polri, misalnya pengusutan rekening gendut Polri. “Diharapkan langkah Polri ini tidak hanya berhenti sampai disini disini, akan tetapi terus melebar ke kasus-kasus korupsi lain di internal Polri, agar citra dan  kepercayaan publik terhadap insititusi Polri akan semakin terbangun dan meningkat,” katanya.

IPW sendiri saat ini juga sedang melakukan investigasi terhadap dugaan berbagai kasus korupsi di Polri yang melibatkan sejumlah jenderal Polri. Dugaan korupsi itu terjadi di Lembang, di Cikeas dan di Cipinang, Jakarta Timur. Untuk itu, IPW mengimbau Presiden SBY tidak perlu ikut campur dalam menangani kasus Simulator SIM Korlantas yang sedang ditangani KPK dan Polri tersebut. “Sebab dari awal penanganan kasus ini mengandung banyak keanehan, jika SBY ikut campur,  maka sang presiden akan terjebak dalam keanehan-keanehan terkait penanganan kasus dugaan korupsi Simulator SIM ini,” tandasnya.

Keanehan yang terjadi  dantaranya adalah, kenapa KPK memberikan konsensi joint investigasi dengan Polri. Dasar hukum apa yang dipakai KPK, dalam satu kasus bisa ditangani dua institusi (KPK dan Polri-Red). Jika KPK memang punya bukti-bukti kuat, maka dengan 12 kewenangan yang dimilikinya KPK bisa mengusut kasus Simulator SIM tersebut tanpa harus joint investigasi dengan Polri. “KPK harus punya keberanian dan ketegasan. KPK jangan banci. Berdasarkan UU dan segala kewenangan yang dimilikinya, KPK bisa power full untuk terus mengusut kasus korupsi Simulator SIM,” tegas Neta

IPW tidak setuju jika Presiden SBY terjun lebih jauh menengahi KPK dan Polri. Karena keterlibatan SBY bisa dinilai sebagai bentuk intervensi dan pemihakan, yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan terjadi politik balas budi. Jika SBY membela KPK, maka dikhawatirkan SBY akan meminta konsensi pada KPK agar kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh partai Demokrat tersebut akan semakin tidak jelas penuntasannya. “Padahal saat ini cukup banyak tokoh-tokoh Partai Demokrat yang diduga terlibat korupsi sedang ditangani KPK,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Effendi Gazali tidak yakin Presiden SBY bisa bersikap tegas soal perebutan kasus Simulator SIM antara KPK dengan Polri. Karena menurutnya, media dan DPR harus mengarahkan presiden. "Itu sudah bawaannya SBY. Kita enggak bisa berharap bahwa Pak SBY bisa berubah. dalam beberapa hal dia suka ragu terus," kata Effendi saat dihubungi wartawan, kemarin.

Lebih lanjut dosen komunikasi UI ini mengatakan, untuk memancing SBY diperlukan reaksi massal dari publik dan media. Jika publik sudah banyak bersuara dan media mulai mengarahkan apa yang harus dilakukan pemerintah, ada kemungkinan presiden mulai bersikap. "Ini kebiasaan Presiden SBY, harus ramai dulu di ranah publik, baru dia bertindak," tegasnya. PHD



Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger