' Kadinsih Kota Bekasi: Pengelola Sampah Harus Miliki Izin - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Kadinsih Kota Bekasi: Pengelola Sampah Harus Miliki Izin

Kadinsih Kota Bekasi: Pengelola Sampah Harus Miliki Izin

Written By dodi on Tuesday, August 7, 2012 | 8:00 AM

KOTA BEKASI (LJ) – Tumpukan sampah rumah tangga hasil buangan warga yang tidak dikelola dengan baik, dituding sebagai biang kerok pencemaran lingkungan. Apalagi jika sistem pengelolaannya hanya dibakar dengan cara manual. Selain menimbulkan polusi udara, air lindi hasil endapan sampah juga berpotensi mencemari sungai. Belum lagi bau tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah basah.

Besarnya volume sampah yang dihasilkan warga Kota Bekasi setiap harinya dianggap berkah bagi segelintir oknum. Apalagi, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah overload. Kondisi itu mengakibatkan munculnya pengelola sampah dari swasta yang tidak memiliki izin dan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan.

Akibatnya, pencemaran lingkungan menjadi hal biasa dan pengelola hanya memikirkan untung dari sampah yang dibuang dilahan mereka.

“Semua pengelola sampah yang berasal dari pihak ketiga atau swasta, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup. Sebab, kedua dinas tersebut saling terkait jika membicarakan pembuangan sampah,” ujar Ketua Umum Barisan Masyarakat Pengabdi Ketahanan Nasional (Bampeknas), Yus Amri kepada LINGKAR JABAR, Senin (6/8).

Selain itu, kata Yus Amri, pengelola sampah juga wajib memiliki izin pengelolaan dari Pemkot Bekasi. “Agar sistem pengelolaannya baik dan tidak mencemari lingkungan, pengelola sampah dari swasta itu wajib mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat,” bebernya.

Yus Amri menjelaskan, untuk mengurangi tumpukan dan volume sampah, sistem pembakaran sampah langsung dilokasi lahan pembuangan justru menimbulkan pencemaran udara. Menurut Yus Amri, sistem pembakaran sampah itu tidak dibenarkan dalam aturan pengelolaan sampah.

“Didalam Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pembakaran sampah dilokasi penampungan sampah itu tidak dibenarkan. Jadi, para pengelola sampah yang hanya bermodalkan lahan untuk lokasi pembuangan bisa dianggap telah melanggar UU,” paparnya.

Belum lagi, tambah Yus Amri, pencemaran lingkungan yang disebabkan dari penumpukkan sampah warga tanpa melalui proses pengelolaan sampah yang baik. “Air lindi yang dihasilkan dari tumpukan sampah itu sangat berbahaya. Apalagi jika sampai mencemari sungai,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan (Kadinsih) Kota Bekasi, Junaedi mengatakan, untuk mengelola sampah, Pemerintah Kota Bekasi telah membuka TPA Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang. Namun, jika ada pihak ketiga atau swasta yang ingin mengelola sampah, wajib mengajukan permohonan izin ke Pemkot Bekasi.

Setelah permohonan diajukan, pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait melakukan kajian dan rapat untuk mengeluarkan rekomendasi. “Mekanismenya harus mengajukan permohonan. Setelah itu akan dilakukan rapat untuk membahas rekomendasi yang akan diberikan. Semua pengelola harus memiliki izin dari pemerintah daerah,” pungkasnya. ARS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger