' Jaksa Ragu Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Jaksa Ragu Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah

Jaksa Ragu Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah

Written By dodi on Wednesday, August 1, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung Febri Adriyansah menyatakan, pihaknya belum menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun anggaran 2012. Selain belum menerima laporan, Kejari Bandung juga belum menerima adanya pengaduan dari masyarakat. Menurut Febri, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum terkait dugaan penyelewengan dana hibah tersebut.

"Kami belum menerima laporan itu dari masyarakat. Tapi kita akan ada program penindakan nanti sesudah lebaran," kata Kepala Kejari Bandung Febri Adriyansah, kepada wartawan, Selasa (31/7). Dalam kesempatan itu, Febri malah mengungkapkan pihaknya sudah menangani kasus penyelewengan dana hibah di lingkungan Pemkot Bandung. "Ada dua perkara mengenai penyelewengan dana hibah yang sedang kami tangani saat ini, tapi di luar dana hibah 2012," katanya.

Namun Febri enggan menjelaskan detail mengenai perkara penyelewengan dana hibah yang sedang ditanganinnya tersebut. "Nanti kita buka usai Lebaran," kata Febri seraya menambahkan perkara tersebut kini sedang ditangani oleh bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bandung. Febri mengatakan dugaan penyelewengan dana hibah 2012 tidak termasuk dari dua kasus yang ditanganinnya.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar belum mengetahui terkait penyaluran dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012 yang dipertanyakan masyarakat. "Isi dalam pernyataan kelompok masyarakat tentang dana hibah itu saya belum tahu," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Atang Bawono.

Namun, jika memang dianggap ada penyelewengan, Atang berharap kelompok masyarakat tersebut melapokan ke Kejati Jabar. "Sejauh ini belum ada laporan. Nanti jika ada laporan kita akan dalami terlebih dahulu. Sampaikan saja dulu pengaduannya, pasti kami tindaklanjuti," jelas Atang.

Masih terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengaku setuju dengan keinginan sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan verifikasi ulang penerima dana hibah 2012 yang akan dikucurkan Pemkot Bandung. "Setuju, terlebih itu untuk kehati-hatian," kata Haru yang dihubungi secara terpisah. Namun terkait moratorium atau penghentian sementara pencairan dana tersebut, Haru mengatakan kurang setuju. "Tetapi yang sudah memenuhi syarat dan tidak terindikasi ketidakpatutan tetap harus segera dicairkan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kelompok Masyarakat Sipil menduga dana hibah Pemkot Bandung 2012 diselewengkan. Kelompok itu terdiri dari 8 lembaga yakni Forum Diskusi Anggaran (FDA), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM-Bara), Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), LBH Bandung, Perkumpulan Inisiatif, Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP), Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi-Jabar). Menurut mereka, belanja hibah Kota Bandung yang sudah ditetapkan pada 14 Februari 2012 terindikasi penyelewengan.

Ketua P2iP Suryawijaya membeberkan beberapa temuan mereka terkait dana hibah tersebut. Diungkapkannya temuan menyangkut ketidakjelasan besaran alokasi anggaran total belanja hibah sejumlah Rp 435.930.606.304. Hal itu berbeda dengan jumlah yang tertera dalam keputusan Wali Kota yakni sebesar Rp 389.076.672.724 untuk 3.511 penerima bantuan. "Ketidakjelasan ini semakin diperkuat dengan pernyataan sekda bahwa jumlah dana hibah tahun 2012 sejumlah Rp 493 miliar," jelasnya dalam konferensi persnya di gedung Indonesia Menggugat, Senin (30/7).

Kedua, katanya hibah terlihat irasional dalam segi besaran alokasi anggaran dan penerima bantuan. "Penetapan pemberian hibah tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas, sebab adanya gap yang cukup besar terkait jumlah besaran dana bantuan untuk masing-masing calon penerima hibah," ujarnya.

Dia mencontohkan, jumlah hibah terbesar yang diterima oleh penerimah adalah sebesar Rp 56 miliar dan terkecil sebesar Rp 4,2 juta.
"Ini berarti tidak ada aturan jelas tentang aturan maksimal dan minimal yang diberikan. Untuk penerima terbesar di antaranya PGRI dan Honor Guru Honorer yang terkecil Pemuda Pemudi Islam," pungkasnya. FER/HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger