' Dugaan Penerima Bansos Fiktif di Bandung Barat Harus Diusut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dugaan Penerima Bansos Fiktif di Bandung Barat Harus Diusut

Dugaan Penerima Bansos Fiktif di Bandung Barat Harus Diusut

Written By dodi on Wednesday, August 1, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG BARAT - Aparat penegak hukum didesak turun tangan dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pemberian dana Bansos di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diduga fiktif pada 2011 lalu. Desakan ini mencuat setelah adanya beberapa orang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang diminta pertanggungjawaban dana Bansos oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) padahal belum menerima dana tersebut. Bahkan salah satunya tidak pernah mengajukan proposal.

"Aparat hukum jelas harus turun tangan. Tidak mungkin kalau alasannya salah alamat, besar kemungkinan terjadi penyimpangan dan ada oknumnya," kata Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Bandung Barat Moch Imron Jakob kepada wartawan, Selasa (31/7). Selain penegak hukum, lanjut Imron, Bupati juga seharusnya menindak tegas bawahan-bawahannya yang terindikasi terlibat masalah tersebut.

Imron juga merasa bingung terkait anggaran yang tidak dicairkan oleh para pengurus DKM justru masuk dalam Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). "Bupati jelas harus menindak tegas, permohonan maaf itu seharusnya tidak hanya secara adminstrasi. Seharusnya direalisasikan saja, kenapa harus disilpakan," ujarnya.

Imron pun mengimbau, penerima bansos jangan mau membuat surat pertanggungjawaban tersebut. Lebih baik, lanjutnya, permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib. "Harus dikoreksi benar, lalu kerjanya apa sampai bisa salah alamat. Tolong jangan meninabobokan masyarakat yang butuh bantuan dan jangan cuci tangan dengan air kotor," tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat Iwan Ridwan menilai berapapun dana bansos yang dikucurkan, tetap ada peluang penyelewengan. "Mau besar atau kecil, kalau penyelewengan mungkin ada saja. Tapi saya tidak mau memvonis dulu," kata Iwan. Untuk itu dalam waktu dekat, lanjut dia, DPRD berencana akan memanggil Setda Bandung Barat, khususnya pihak yang mengurusi soal dana hibah dan bansos.

Pemanggilan itu diperlukan guna meminta penjelasan serta memperoleh informasi akurat dalam dugaan kasus penyelewengan dana hibah tersebut. "Saya kira sebelum aparat penegak hukum turun, kita perlu kroscek dulu ke Pemkab. Seperti apa sebenarnya karena bisa saja suratnya salah atau memang terjadi penyimpangan," ungkapnya. Selain itu dia juga mengimbau kepada organisasi atau perorangan yang diberikan surat namun belum menerima uangnya tidak perlu panik dan lebih baik mengabaikannya saja. "Lantas apanya yang mau dilaporkan kalau memang dananya saja tidak terima. Abaikan saja," ujar Iwan.

Di sisi lain, terlepas dari adanya kesalahan dalam surat yang dikirim Setda tersebut, DPRD mencatat sistem administrasi di Pemkab Bandung Barat termasuk tidak tertib. Buktinya adalah adanya temuan BPK mengenai dugaan SPj fiktif senilai Rp62 miliar untuk tahun anggaran 2011. "Salah satu rekomendasi BPK adalah harus memperbaiki sistem administrasi karena ada Rp 62 miliar uang yang belum di-SPj-kan. Idealnya setiap kegiatan itu dilengkapi dengan SPj dan ada sosialisasi mengenai keharusan pelaporan SPJ," tambah dia.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman Sunjaya mengatakan dirinya telah meminta maaf perihal adanya kesalahan dalam surat yang beredar ke penerima Bansos yang meminta pertanggung jawaban secepatnya. Menurutnya surat tersebut telah dilayangkan minggu lalu. "Memang saya yang menandatangani surat itu dan saya minta maaf karena waktu itu yang saya tandatangani memang blangko kosong. Tapi sudah dibuat penarikan kembali dengan permohonan maaf," ujar Maman.

Menurutnya, kesalahan tersebut terjadi dikarenakan tekanan yang diberikan oleh Panja Bentukan DPRD KBB yang meminta secepatnya data-data SPj penerima bansos. Akibatnya penerima bansos yang belum mencairkan juga diberikan surat tersebut. "Kita dipaksa menyelesaikan padahal sedang progres ternyata kita malah over estimate sehingga banyak yang tidak mencairkan malah kena SK. Data juga belum terkumpul semua karena kita sedang minta," ujarnya.

Tapi, lanjutnya, tidak perlu khawatir, karena 2012 ini telah ditutup untuk pengajuan anggaran, maka dana yang tak tercairkan tersebut secara otomatis akan masuk ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). "Banyak yang tidak mencairkan karena berkas tidak lengkap, akhirnya uang itu jadi SILPA," tuturnya. Untuk itu, dirinya menjamin kalau tidak ada praktik penyelewengan terhadap dana Bansos tersebut. Seharusnya, kata dia, para penerima bansos juga menanyakan lebih lanjut. "Tidak ada, saya jamin tidak ada penyelewengan. Dana tersebut sudah disilpakan, perincian dananya ada di SPKAD " tegasnya. GUS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger