' DPKBD Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Untuk Merasa Ikut Memiliki Barang Milik Daerah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » DPKBD Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Untuk Merasa Ikut Memiliki Barang Milik Daerah

DPKBD Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Untuk Merasa Ikut Memiliki Barang Milik Daerah

Written By dodi on Thursday, August 30, 2012 | 8:00 AM

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, merupakan sebuah kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur tata cara pengeloaan aset milik negara atau barang daerah. Didalam PP terebut disebutkan, bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan aset tersebut, Wartawan LINGKAR JABAR, berkesempatan melakukan perbincangan khusus bersama Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Drs. H. Dedi Bachtiar, MM, di ruang kerjanya, Rabu (29/8) kemarin.

Siapa saja yang berwenang mengelola dan menggunakan aset atau barang milik negara atau milik daerah?

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. Sedangkan pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. Untuk kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Bagaimana upaya DPKBD Kabupaten Bogor untuk menciptakan budaya rasa ikut memiliki barang negara, khususnya barang milik daerah tersebut?

Sense of bilonging (rasa ikut memiliki–Red) masyarakat terhadap barang milik daerah (BMD) merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMD dengan baik. Namun demikian, masih ditemui adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa BMD adalah milik rakyat secara bersama, sehingga sering ditemui adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki BMD tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, misalnya penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan tanah-tanah milik daerah.

Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh DPKBD Kabupaten Bogor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait penelolaan dan penggunaan BMD tersebut?

Adanya peraturan yang memadai mengenai pengelolaan BMD salah satunya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi pendayagunaan BMD yang selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku. Untuk itu, DPKBD Kabupaten Bogor senantiasa berupaya mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan dan Optimalisasi Fungsi Barang Milik Daerah dalam Pelayanan kepada Masyarakat sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tupoksi DPKBD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

Apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPKB dalam mengelola BMD?

Sesuai tugas pokok dan fungsi DPKBD, salah satu misi DPKBD yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah mencakup tiga belas aspek yang merupakan siklus pengelolaan barang milik daerah ada 13 tupoksi, yaitu, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Adapun menagani aspek pemanfaatan BMD bagaimana pengaturannya?

Aspek pemanfaatan, lebih kearah pada penetapan ketentuan pemanfaatan BMD, pihak yang berhak menentukan pemanfaatan BMD, batasan hak, serta kewenangan dan kewajiban dalam pemanfaatan BMD. Sedangkan pada aspek pengamanan lebih kearah pengaturan keamanan baik dari segi administrasi, hukum, dan fisik. Aspek Penilaian yaitu menggambarkan ketentuan mengenai penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pelaporan BMD. Aspek Penghapusan mengatur mengenai pertimbangan penghapusan, tindak lanjut penghapusan, dan prosedur penghapusan. Aspek Pemindah tanganan menggambarkan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas BMD. Aspek Penata usahaan yaitu pengaturan tentang pendataan atas seluruh kekayaan yang ada, pencatatan dan pembukuan, serta pelaporannya. 

Lalu aspek pengawasan dan pengendaliannya bagaimana?

Aspek Pengawasan/Pengendalian lebih difokuskan pada pengaturan mengenai pengawasan atau pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD. Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah, maka sepanjang tahun 2011 telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta target pada Renstra DPKBD. Upaya-upaya yang dilakukan melalui Program Pengelolaan Barang Daerah dan Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah dengan kegiatan-kegiatan antara lain : Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah, Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan, serta Pemutakhiran Pencatatan, Pelaporan Barang Milik Daerah, Penerbitan Alas Hak Tanah, Penghapusan Barang Bekas Inventarisasi Milik Pemerintah, Pendayagunaan Aset Pemerintah, Penertiban Aset Pemerintah, Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah, Penyusunan Sisdur Penata usahaan Barang Milik Daerah serta Pembuatan Profil Aset Milik Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut menggambarkan siklus pengelolaan barang yang saling bersinergi dalam upaya pencapaian pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntable. 

Menurut anda, apa yang dimaksud implementasi transparan dalam pembuatan profil aset milik  Pememerintah Daerah Kabupaten Bogor serta untuk memvisualisasikan data aset?

Salah satu implementasi transparansi yang dimaksud adalah Pembuatan Profil Aset Milik Pemerintah Daerah yang berupaya memvisualisasikan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah di 40 kecamatan. Pembuatan Profil Aset dilakukan secara bertahap, dimana pada tahun 2011 memvisualisasikan data aset di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Cibinong, Bojong Gede, Citeureup, Babakan Madang, Sukaraja, Tajur Halang, Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, dan Ciawi. Sedangkan pada tahun ini akan dilaksanakan di 15 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, Cisarua, Caringin, Sukamakmur, Cijeruk, Cigombong, Kemang, Parung, Dramaga, Ciomas, Tamansari, Ciampea, dan Cibungbulang. 

Lalu untuk wilayah kecamatan lainnya kapan akan dilaksanakan?

Sementara untuk 15 kecamatan lainnya direncanakan pada tahun 2013. Data aset yang ditampilkan adalah data yang telah dimutahirkan melalui kegiatan-kegiatan yang mencerminkan siklus pengelolaan barang milik daerah. Impact yang diharapkan dari kegiatan ini yakni pihak ketiga tertarik untuk menggunakan aset pemerintah berupa lahan/tanah yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger