' Dewan Prihatin, Situ Tonjong Diserobot Pengembang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dewan Prihatin, Situ Tonjong Diserobot Pengembang

Dewan Prihatin, Situ Tonjong Diserobot Pengembang

Written By dodi on Thursday, August 16, 2012 | 8:00 AM

Bandung(LJ) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan keprihatinannya atas kondisi di sekitar Situ Tonjong, Kabupaten Bogor, yang saat ini sedang dikapling atau diserobot oleh pengembang PT Laguna. Aksi pengkaplingan oleh perusahaan asal Jakarta ini pun tak pelak menuai protes keras dari warga. Dewan pun meminta Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor agar serius menyikapi masalah tersebut jika tak mau kelak terjadi konflik sosial.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Jabar Drs. H. Yusuf Puadz kepada wartawan di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin. Dewan menilai banyak kepentingan masyarakat dengan keberadaan Situ Tonjong, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengairan serta rumah tangga. Karenanya, lanjut Yusuf, permasalahan tersebut sudah disampaikan ke dinas terkait.

Guna mencegah terjadinya aksi penyerobotan lebih jauh, Yusuf menilai dibutuhkan MoU antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar fungsi hijau kawasan tersebut tetap lestari. “Saya lihat ini perlu kami agendakan di DPRD oleh komisi A terkait dengan masalah aset dan komisi B kaitan dengan lingkungan,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut  Yusuf lagi, aksi pengkaplingan oleh PT.Laguna dikabarkan untuk perumahan dan saat ini sudah dilakukan pemerataan dan pengurugan. “Kalau sudah demikian, kita sangat prihatin, jangan sampai nanti muncul kemarahan warga yang lebih besar, ini harus segera diselesaikan kalau tidak mau terjadi benturan masyarakat dengan pengembang,” tandas sekretaris DPW PPP Jabar ini.

Dikatakannya, permasalahan Situ Tonjong ini merupakan temuan Dewan dan akan dibicarakan dengan Biro Aset Pemprov, Inspektorat Provinsi dan balai PSDA, untuk membenahi dan menginventarisir mana yang jadi kewenangan Pemprov, "Bagaimana mengelola situ-situ yang jadi kewenangan provinsi, terutama di wilayah selatan yang banyak situ-nya," tutur legislator daerah pemilihan Bogor ini.

Selama ini lanjutnya, kewenangan pengelolaan dan pemeliharaan situ ada pada pemerintah pusat dan provinsi. Namun ada juga yg diklaim pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara kewenangan provinsi terkait masalah konservasi air. "Permasalahan ini bila dibiarkan jadi permasalahan lintas kabupaten kota dan provinsi," katanya.

Yusuf pun berharap, sebelum persoalan ini muncul menjadi persoalan bencana yang lebih besar di kemudian hari, karena persoalan persediaan air untuk masa depan, dan tersedianya ruang hijau, maka harus ditata kelola dengan baik. "Jangan sampai jadi lahan pemukiman yang menguntungkan segelintir orang, dan hanya persoalan yang menyangkut kesenangan kelompok tertentu saja. Habis lebaran ini, Insya Allah akan kita tinjau dan bahas lebih intens,” katanya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger