' Dewan Akui Pengelolaan Dana BOS Bermasalah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dewan Akui Pengelolaan Dana BOS Bermasalah

Dewan Akui Pengelolaan Dana BOS Bermasalah

Written By dodi on Thursday, August 2, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR (LJ) - Dugaan penyelewengan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan masyarakat luas. Kali ini, kalangan anggota DPRD setempat juga mensinyalir adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana BOS 2011 yang dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 1,6 miliar. Bahkan menurut seorang anggota DPRD, penyelewengan dana BOS biasanya bermodus penggelembungan dengan mencantumkan data siswa fiktif.

Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, menuding pernyataan manajer BOS Disdik, Amsohi, soal kelebihan dana BOS Rp.1,6 miliar tahun 2011 lalu, sudah keluar konteks dan cenderung mengada-ada. Sumarli mengatakan, adanya kelebihan dana BOS hingga Rp 1,6 miliar menjadi tidak masuk akal, sebab pada dasarnya alokasi BOS berdasar data murid yang diajukan sekolah.

“Jadi kalau dikaitkan dengan tahun pejalaran dan tahun anggaran itu tidak masuk akal, saya tidak  mengerti logikanya. Tapi kalau yang dimaksud dalam dua tahun berbeda itu terjadi keluar masuk siswa, sebenarnya soal data yang dimasukan sekolah ke Disdik,” kata Sumarli kepada LINGKAR JABAR, Rabu, (1/8). Dengan begitu, lanjutnya, Amsohi diminta jangan berputar-putar dengan alibi yang susah dimengerti. Pasalnya, yang terjadi sudah jelas, ada kelebihan dana BOS karena data yang disampaikan sekolah tidak valid.

Dengan kejadian ini, Sumarli meminta Disdik sebagai regulator untuk seluruh kepentingan pendidikan termasuk koordinator seluruh sekolah yang ada harus mencari tahu kenapa data yang disampaikan sekolah tidak valid sehingga terjadi kelebihan. “Sampai disitu kalau pejabat Disdik merasa tidak terlibat dengan seluruh proses update anak sekolah, harusnya memberi teguran kepada sekolah, jangan malah komentar berputar putar dan susah dimengerti,” jelas politisi PKS ini.

Lebih lanjut Sumarli mengatakan, yang biasa terjadi selama ini, data siswa penerima BOS biasanya digelembungkan dengan mencantumkan data fiktik. Salah satunya adalah pemalsuan tanggal lahir meski dengan nama anak yang sama. "Hal seperti inilah yang biasanya terjadi di banyak daerah. Tapi dalam kelebihan dana BOS Kabupaten Bogor, saya tidak mengatakan ada penyelewengan, hanya memang terindikasi ada yang tidak beres dalam pengelolaannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Manajer BOS Disdik, Amsohi mengaku kalau kelebihan dana BOS Rp 1,6 tahun 2011, akibat berbedanya tahun anggaran dengan tahun pelajaran. Perbedaan keduanya ini yang kadang membuat data anak penerima BOS berbeda juga. “Belum lagi soal jumlah anak pelajar  yang kadang berkurang atau bertambah salah satunya karena ada keluar,” jelasnya.

Dia juga mengaku sistem yang ada di Disdik saat ini belum memadai kalau dikaitkan dengan tuntutan pelayanan dana BOS untuk sekitar 2.000 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bogor. Untuk diketahui, pada tahun 2011, Disdik Kabupaten Bogor telah menyalurkan BOS hingga Rp.300  miliar. Angka tersebut bertambah lagi pada tahun 2012 sebesar Rp.600 miliar.

Terkait dengan dugaan korupsi dana BOS, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong berjanji akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
“Kalau kasus korupsi di Dinas Binamarga sudah selesai, selanjutnya giliran Disdik yang akan kami bidik. Sabar, yang penting satu persatu kasus di Kabupaten Bogor bisa tuntas,” kata Kasi Intelijen Kejari Cibinong, Bayu Adhinugroho, ketika dihubungi LINGKAR JABAR, beberapa hari lalu.

Bayu juga mengaku telah mendengar dan mengetahui adanya kelebihan dana BOS sebesar Rp 1,6 miliyar hasil dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) beberapa pekan lalu. Bahkan, kata Bayu lagi, masalah tersebut tidak akan selesai begitu saja walaupun pejabat pengelola dana BOS di Disdik sudah melakukan pengembalian uang negara tersebut. “Tetap saja kami akan selidiki terjadinya kelebihan anggaran BOS itu. Dalam kacamata hukum, pengembalian uang bukan berarti masalah pidananya selesai, kita akan telusuri perkara tersebut,” tegas Bayu.

Terkait hal itu, Kepala Inspektorat Pemkab Bogor, Adang Suptandar mengatakan proses hukum bisa dilakukan kalau memang BPK merekomendasi atau memberi catatan buruk terhadap proses penyelesaian atau pengembalian uang Negara yang  dianggap hilang. “Itu ada di pasal 5 ayat 3 undang-undang tentang BPK, intinya kalau dalam 60 hari proses penyelesaian dan  pengembalian dianggap masih belum cukup, berdasar undang-undang itu bisa saja BPK merekomendasi ke penegak hukum agar kasusnya ditindaklanjuti,” jelasnya. DED


Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger