' Cegah Penyusupan Kepentingan, KPK Pelototi APBD Jabar - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Cegah Penyusupan Kepentingan, KPK Pelototi APBD Jabar

Cegah Penyusupan Kepentingan, KPK Pelototi APBD Jabar

Written By dodi on Friday, August 10, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan memantau setiap rapat antara anggota Badan Anggaran DPRD dengan pejabat Pemprov Jabar yang berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar. Para petugas KPK ini bertugas menjalankan fungsi kontrol dan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan adanya tindak pidana korupsi serta mengawal pembahasan APBD Jabar 2013 berlangsung transparan.

Petugas KPK itu adalah staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditugaskan KPK secara khusus. Mereka akan bekerja selama 20 hari terhitung sejak 23 Juli lalu. Targetnya, mencegah terjadinya penyusupan kepentingan pihak tertentu di dalam APBD yang merupakan uang rakyat. Terlebih, menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur pada awal 2013 mendatang, biasanya APBD tersusupi oleh kepentingan partai politik.

Sekretaris DPRD Jabar Ida Hernida mengatakan, dilibatkannya KPK dalam pembahasan APBD adalah program yang dijalankan KPK di bidang pencegahan. "KPK minta bantuan BPKP karena sumber daya manusianya terbatas," kata Ida saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/8). Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mendapat surat dari BPKP soal keterlibatan mereka untuk mengawasi pembahasan APBD. "Di situ juga dilampirkan surat dari KPK," cetusnya.

Total, ada 22 orang yang ditugaskan KPK mendampingi pembahasan APBD baik dalam tingkat paripurna, musyararah, hingga komisi-komisi atau alat kelengkapan Dewan. "Intinya KPK memerintahkan BPKP untuk melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Hasilnya mereka pasti melaporkan ke pimpinan KPK di Jakarta," jelas Ida.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara merespons positif keterlibatan KPK pada pembahasan APBD Jabar 2012. Pasalnya program tersebut merupakan pengawasan dalam upaya pencegahan korupsi. "Tentunya kita perlu mendukung program ini. Justru kita akan terbantu oleh keberadaan mereka. Misalnya, kalau ada yang kurang pas, petugas KPK bisa langsung memperbaiki atau meluruskannya. Lagi pula program ini hanya untuk pencegahan, bukan penindakan," kata Irfan.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin menjelaskan, secara prinsip dewan sangat berterimakasih dan menyambut baik keterlibatan KPK dalam pendampingan di setiap agenda kedewanan. Komisi E yang menggelar rapat pembahasan APBD dengan mitra kerja komisi/OPD terkait didampingi oleh unsur dari Biro Akbang dan KPK. "KPK dapat melihat dan menilai seperti apa situasi kondisi yang terjadi ketika pembahasan berlangsung. Alhamdulillah semua pembahasan berjalan dengan baik dan lancar kerena kami selalu berpegang pada mekanisme dan aturan yang ada," tegasnya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger