' Bupati Bandung Barat Dipidanakan Jika Halangi Pilkada Gabungan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Bupati Bandung Barat Dipidanakan Jika Halangi Pilkada Gabungan

Bupati Bandung Barat Dipidanakan Jika Halangi Pilkada Gabungan

Written By dodi on Friday, August 3, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Bupati Bandung Barat Abubakar terancam masuk ruang tahanan jika tetap ngotot menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) mandiri sekaligus menghalang-halangi pelaksanaan Pilkada Gabungan (Pilgab) 2013 yang telah menjadi kesepakatan bersama Pemprov Jabar dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama KPU Jabar.

“Sebaiknya Bupati Bandung Barat tidak boleh melanggar undang-undang, saya sarankan agar mengikuti UU yang ada. Kalau melanggar, konsekuensinya ada. Yah bisa dipidanakan kalau mengintervensi kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujar Komisioner KPU Jabar Ferdiman saat dihubungi wartawan, Kamis (2/8).

Ferdiman menjelaskan Abubakar bisa masuk penjara jika melanggar ketetapan UU, di antaranya menghalang-halangi tahapan pemilu.
“Soal sikap Bupati Abubakar, ada beberapa bagian yang bisa dijadikan class action. Kalau misalnya melanggar ketentuan, dia otomatis kena pidana,” tegasnya.

Ferdiman menegaskan, Bupati KBB Abubakar akan diseret ke ranah hukum kalau sudah terbukti menghalang-halangi secara tertulis. “Selama ini pernyataan Bupati Bandung Barat belum tertulis, masih politis. Pernyataan kepada media bisa berkembang kemana-mana. Kalau terbukti yuridis, kita bisa langsung bawa ke ranah hukum,” kata Fediman lagi.

Bukti yuridis, kata Ferdiman, harus dibuktikan oleh keputusan secara administrasi. Selain itu ada sifatnya sengaja yang terstruktur dan masif yang melanggar kewenangan. “Simple-nya begini, saya mengajak mengingatkan Bupati Bandung Barat jangan intervensi pemilu untuk kepentingan dirinya,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Ferry Kurnia Rizkiansyah mengaku bingung dengan sikap Bupati Bandung Abubakar yang menolak Pilgab 2013 di saat kesepakatan telah ditandatangani. Padahal, proses perumusan Pilgab dilakukan sudah sejak tahun 2011 lalu.

“Saya pikir Pilgab ini sudah pas. Bahwa perjalanannya sudah dipahami semua pihak. Proses perumusan sudah sejak tahun lalu atau bukan sekarang saja. Nah bagaimana pemerintah daerah menyikapi, harusnya sejak dulu. Kenapa berkomentar sekarang,” kata Ferry saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (2/8).

Menurutnya, semua pihak sudah sepakat Pilgab 2013 sejak awal karena beberapa faktor rumit pilkada bisa disederhanakan, termasuk efisiensi. Kalau memang Bupati Bandung Barat Abubakar menyalahi aturan akan ada sanksi pidana. “Menghalangi bisa jadi pidana juga. Misalnya aktivitas pemilu dihalangi. Saya mengamini apa yang disampaikan KPU Jabar,” tandas mantan Ketua KPU Jabar ini. GUS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger