' Belasan Karyawan Dipecat Sepihak Ketua DPRD Janji Panggil Dinas dan Pengusaha - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Belasan Karyawan Dipecat Sepihak Ketua DPRD Janji Panggil Dinas dan Pengusaha

Belasan Karyawan Dipecat Sepihak Ketua DPRD Janji Panggil Dinas dan Pengusaha

Written By dodi on Friday, August 31, 2012 | 8:00 AM

KAB.CIREBON (LJ)– Sebanyak 13 perwakilan pekerja borongan PT Sarana Sumber Tirta kecewa dengan kebijakan manajemen perusahaan yang memecat mereka tanpa pesangon. Padahal mereka sudah bekerja lebih dari satu tahun. Pemberhentian juga dinilai sepihak.
Semula para pekerja diminta menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan mematuhi peraturan perusahaan, terutama tidak meninggalkan pekerjaan tanpa sepengetahuan manajemen.

 “Apabila melanggar peraturan itu berarti mengundurkan diri. Itu kami tandatangani pada Juli lalu,” papar Wati, salah seorang pekerja borongan kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Menurutnya, tindakan perusahaan sangat sepihak. Padahal, tiap kali izin tidak masuk kerja, para pekerja selalu memberikan laporan kepada atasan baik secara lisan, tulisan, atau pesan elektronik (SMS). Mereka menuntut jika memang perusahaan mempunyai keputusan bulat memecat para pegawainya, maka harus berkewajiban memberikan pesangon yang layak, termasuk upah saat terakhir bekerja.

 “Kalau pesangon belum ada kejelasan, pihak perusahaan menjanjikan hari Sabtu (1/9) akan bayar upah mingguan," ujarnya.
Keluhan sama juga diutarakan Sopiah, pekerja lainnya yang sudah bekerja 6 tahun. Ia menjelaskan, perusahaan yang memproduksi air minum kemasaan ini tak pernah meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya.

 “Dari mulai upah harian dan leburan tidak pernah naik. Kami diupah secara borongan, satu karton dihargai Rp 100. Satu minggu saya hanya mendapat upah sebesar Rp 120 ribu dengan jam kerja 12 jam terhitung dari pukul 19.00 sampai 07.00. Satu bulan kami rata-rata mendapat upah sebesar Rp 600 ribu plus tambahan Rp2.500 kalau ada lemburan. Ini jauh dari upah minimum kabupaten (UMK,),” terangnya.

Untuk itu, dia meminta keadilan kepada perusahaan agar memperhatikan nasib para pekerja yang sudah bekerja lama dan berkontribusi untuk peningkatan hasil produksi. “Kami ingin perhatian dari pihak perusahaan. Kalau memang dipecat, beri kami pesangon dan dana Jamsostek yang setiap bulan kami bayarkan," tuntutnya.

Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Toif mendesak terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan segala kewajibannya, seperti memberikan pesangon, upah yang belum dibayarkan dan uang tunjangan Jamsostek.

 “Kalau tidak memberikan pesangon dan upah, perusahaan telah menzholimi para pekerjanya dan melanggar Undang-Undang yang berlaku. Kalau dipecat, berilah mereka pesangon, karena itu adalah hak pekerja,” tandas Toif.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas berjanji, akan mengundang Disnakertrans Kabupaten Cirebon dan pihak peruasahaan. “Kita nanti akan melakukan pertemuan lebih lanjut,” kata Gotas.

Nasib serupa juga dialami Santoso, mantan karyawan PT Bines Raya, dirinya mengaku kecewa karena perusahaan memecatnya secara sepihak. Santoso bahkan mengadu ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Tasiya Soemadi Al Gotas. Santoso menceritakan, dia dipecat dengan alasan rotan yang telah dikirim ke luar negeri cacat.

 “Padahal sebelum dikirim keluar negeri, hasilnya tidak cacat. Entah kenapa setelah dikirim keluar negeri, ada yang cacat. Dan katanya itu hasil saya. Saya di PHK H-2 sebelum Lebaran kemarin. Saya juga tidak tahu tanpa ada musyawarah-musyawarah atau apa, tiba-tiba PHK,” akunya. (Gyo/App)C12
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger