' 750 Ribu Lebih Guru SD Belum Berpendidikan Sarjana - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » 750 Ribu Lebih Guru SD Belum Berpendidikan Sarjana

750 Ribu Lebih Guru SD Belum Berpendidikan Sarjana

Written By dodi on Friday, August 10, 2012 | 8:00 AM

BOGOR - Jumlah guru sekolah dasar (SD) di tanah air saat ini mencapai 1,46 juta orang, namun sekitar 75 persennya atau sebanyak 750 ribu lebih ternyata belum bependidikan D-4 atau sarjana. Padahal, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, seorang guru minimal berpendidikan D-4 atau sarjana. Hal ini tentu saja membuat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merasa harus membuat kebijakan untuk mendorong peningkatkan kualitas guru.

”Karena itu, terobosan untuk meningkatkan kualitas guru sekolah dasar menjadi kebutuhan mendesak,” kata Kepala Pengembangan Profesi Pendidik Kemendikbud Unifah Rosyidi dalam keterangan persnya, kemarin. Menurut Unifah, para guru menghadapi kendala untuk melanjutkan kuliah karena ada keharusan tidak meninggalkan tugas mengajar. Untuk itu, sejak tiga tahun lalu dibuat kebijakan pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB) tiap guru yang berkuliah lagi.

Toho Cholik Mutohir, koordinator tim PPKHB, mengatakan, penuntasan kualifikasi pendidikan guru tidak bisa hanya dengan kuliah reguler di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK). Kuliah di Universitas Terbuka (UT) yang fleksibel juga tidak cukup karena program studi yang terbatas. Kebutuhan untuk program studi pendidikan guru TK dan SD cukup besar. Namun, program studi ini masih terbatas sehingga mempersulit penuntasan kualifikasi pendidikan guru dalam jabatan.

"Untuk guru yang pendidikannya masih SMA/SPG dan diploma, percepatan kualifikasi dibantu dengan adanya PPKHB. Pengalaman kerja dan hasil diklat mereka diperhitungkan sebagai satuan kredit semester (SKS). Ketika kuliah di LPTK/UT, beban SKS para guru ini bisa dikurangi," kata Toho sambil menambahkan saat ini tercatat ada 81 LPTK yang ditunjuk pemerintah untuk menerima guru yang melanjutkan kuliah.

Terkait hal itu, Baedhowi, penasihat tim PPKHB, mengatakan, pemerintah daerah sulit memberi izin belajar guru karena jumlah guru yang belum sarjana masih banyak. ”Dengan terobosan PPKHB, waktu belajar guru jadi berkurang. Namun, tetap jaminan mutu harus diutamakan. Sebab, pendidikan dan pelatihan guru harus terstandar,” ujar Baedhowi.

Secara terpisah, Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, menyatakan, sekitar 60 persen guru masih harus ikut pendidikan dan pelatihan (diklat). Hal ini terlihat dari hasil uji kompetensi guru online yang mengukur ranah kognitif kompetensi profesional dan pedagogik guru bersertifikat.

”Jadi, diklat juga tidak lagi asal-asalan, tetapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap guru demi menjaga hasil diklat sesuai target yan ditetapkan,” kata Syawal. Pelaksanaannya diutamakan secara online dengan memanfaatlkan sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium komputer. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger