' 28 PNS Pemkab Cianjur Ajukan Cerai - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » 28 PNS Pemkab Cianjur Ajukan Cerai

28 PNS Pemkab Cianjur Ajukan Cerai

Written By dodi on Wednesday, August 8, 2012 | 8:00 AM

CIANJUR (LJ)- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur selama 2012 ini menerima sebanyak 28 pengajuan permohonan cerai dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Cianjur. Sebanyak 20 permohonan masih dalam proses, sedangkan 8 lainnya sudah keluar izin perceraiannya.

Kepala Bidang Disiplin dan Penghargaan BKPPD Kabupaten Cianjur, Deden Supriyadi mengungkapkan, berdasarkan hasil rekapitulasi permohonan izin perceraian dari PNS, selama 2012 tercatat sebanyak 28 kasus. Delapan kasus permohonan merupakan tinggalan pada 2011 lalu.

"Yang delapan kasus sudah keluar izin perceraiannya. Enam orang di antaranya merupakan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan dua PNS lagi masing-masing bekerja di kelurahan dan kecamatan," kata Deden, kemarin.

Dibandingkan 2011 lalu, menurut Deden, jumlah pemohon PNS yang mengajukan cerai pada 2012 ini relatif menurun. Tercatat, selama 2011 sebanyak 36 orang PNS yang sudah dikeluarkan izin perceraiannya.

"Faktor pengajuan perceraian dari masing-masing PNS beragam. Ada yang memang karena miskomunikasi, ada juga yang memang karena faktor ekonomi, bukan karena faktor perselingkuhan atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga tidak ada," terangnya.

Deden tidak bisa menyebutkan apakah tingkat perceraian PNS di lingkungan Pemkab Cianjur tergolong tinggi atau tidak. Dalihnya, tidak ada tolok ukur menghitung tingkat perceraian.

"Jika mengacu jumlah PNS di Cianjur yang mencapai hampir 16.534 orang, tentunya jumlah yang mengajukan perceraian sangat kecil, hanya sepersekian persen saja. Apalagi tidak menutup kemungkinan jika sekarang yang mengajukan perceraian bisa kembali rujuk. Makanya sulit bagi kami buat menyebutkan tinggi atau rendahnya tingkat perceraian PNS di Cianjur," tutur Deden.

Deden menyebutkan, pihaknya hanya memposisikan diri memberikan pertimbangan kepada PNS yang mengajukan perceraian. Artinya, pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jauh kaitan ajuan perceraian ini. "Tapi kita juga membantu memediasi dengan harapan jangan sampai terjadi perceraian atau merukunkan lagi. Tapi pada akhirnya itu kembali lagi kepada masing-masing pribadi," ujarnya.

Sementara di sisi lain, hingga 2012 ini, Deden mengaku belum pernah ada satupun PNS yang mengajukan izin memiliki isteri muda. Deden berpendapat, sebetulnya jika lebih dimaknai mengenai (PP) Nomor 10/1983 junto PP Nomor 45/1990 tentang Perubahan PP Mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, setiap PNS boleh-boleh saja menikah lagi namun dengan berbagai persyaratan," katanya. (AGS)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger