' Tidak Berfungsi Maksimal, Perda Pendidikan Harus Di Revisi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Tidak Berfungsi Maksimal, Perda Pendidikan Harus Di Revisi

Tidak Berfungsi Maksimal, Perda Pendidikan Harus Di Revisi

Written By dodi on Wednesday, July 18, 2012 | 8:00 AM

KOTA BEKASI (LJ) -Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat di desak segera melakukan revisi terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang dunia pendidikan di Kota Bekasi. Desakan yang disampaikan oleh Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi tersebut dibuat, karena hingga kini keberadaan perda dinilai tidak memiliki fungsi yang maksimal. 

Hal itu diantaranya, terbukti dengan terus terjadinya kisruh dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi setiap memasuki tahun ajaran baru.

Menurut Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, King Vidor, kisruh PPDB selama ini terjadi karena tidak ada regulasi atau aturan yang jelas untuk mengatur PPDB. Pemerintah daerah kata King, hanya membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) untuk mengatur PPDB. “Di perda tersebut  juga tidak diatur mengenai sanksi hukum bila dilanggar, meskipun Juklak serta Juknis merupakan turunan perda,” katanya di Bekasi, Selasa (17/7).

Selama ini lanjut King, PPDB dijalankan tanpa aturan yang jelas karena hanya dipayungi Juklak dan Juknis, yang tidak memiliki sanksi hukum jika dilanggar. “Maka wajar saja jika Walikota, anggota dewan dan para pejabat memanfaatkan itu. Sanksinya cuma moral. Persoalanya hari ini semua sudah tidak bermoral," sindirnya.

Jika disetujui, dalam revisi perda nanti pemerintah perlu mengatur tentang tarif pendidikan khusunya sawasta, mulai dari tarif minimum hingga maksimal. “Karena titik persoalan pendidikan di Kota Bekasi ada pada masalah mahalnya biaya pendidikan swasta, sehingga memaksa orangtua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, apapun caranya,” kata King.

Perda juga perlu mengatur hak masyarakat secara jelas, hak sekolah serta kewajiban pemerintah. Persoalan subsidi bagi siswa pun perlu diatur dalam perda nanti. "Masalahnya biaya pendidikan itu mahal. Makanya semua berebut sekolah negeri. Disinilah perda pendidikan dibuat untuk mengatur tarif pendidikan di Kota Bekasi. Agar biaya pendidikan menjadi murah. Apalagi dengan ditopangnya subsidi dari pemerintah,"  terang King.

Perda tersebut nantinya juga harus bisa menjangkau peran dunia usaha, dalam konteks ini dunia usaha wajib memberikan kontribusi terhadap pendidikan Kota Bekasi. "Pengusaha, pelaku usaha harus bisa berperan dalam pendidikan. Mereka harus berkontribusi, bukan hanya cari untung saja di Kota Bekasi," kata King.

Terakhir, perda nantinya mengatur mekanisme gotong royong dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, sekolah swasta dengan penghasilan berlebih, wajib menyisihkan penghasilan sekolahnya untuk sekolah yang belum mampu. Dan itu wajib. "Pendidikan itu hak dan hakikatnya sosial bukan bisnis. Maka dalam memajukan pendidikan semua elemen harus bekerjasama satu dengan lainya," tutur King.

Bila perda bersangkutan berhasil diloloskan serta diterapkan dengan baik maka dirinya optimis pendidikan di Kota Bekasi akan mengalami kemajuan luar biasa. Meskipun pihaknya sadar akan banyak tantangan terhadap ide tersebut. "Ini solusi bagi pendidikan kita dan saya yakin pendidikan akan maju dengan adanya regulasi yang jelas. Meskipun praktiknya akan banyak tentangan dimana-mana. Karena banyak orang akan tidak nyaman dengan produk ini," kata King.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, selama perda belum bisa menguntungkan bagi masyarakat Kota Bekasi, maka tidak menjadi soal jika ada revisi. "Kalau belum bermanfaat ya perlu direvisi," ucapnya singkat. IK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger