' Terkait Pelanggaran HAM, Kapolri Didesak Periksa Lima Perwira - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Terkait Pelanggaran HAM, Kapolri Didesak Periksa Lima Perwira

Terkait Pelanggaran HAM, Kapolri Didesak Periksa Lima Perwira

Written By dodi on Monday, July 30, 2012 | 8:00 AM

JAKARTA (LJ) – Indonesia Police Watch (IPW), lembaga pemerhati kinerja Kepolian Republik Indonesia (Polri), mendesak Kepala Polri Jendral Pol Timur Pradopo agar segera memeriksa lima perwira Polisi yang diduga terkait kasus penyerbuan Brimob ke Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, kasus tindak kekerasan ini mengakibatkan satu tewas dan sejumlah orang lainnya tertembak.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan persnya yang diterima LINGKAR JABAR, Minggu (29/7) kemarin. “Kelima perwira itu adalah Kepala Polda Sumsel, Kabid Operasi Polda, Kasat Brimob Sumsel, Kapolres Ogan Ilir dan perwira lapangan yang berperan menjadi pemimpin penyerbuan,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini ada sepuluh polisi berpangkat rendah yg diperiksa. Hal ini jelas tidak adil, karena mereka turun ke Desa Limbang Jaya adalah atas perintah atasannya. Untuk itu, seharusnya lima  perwira atasan mereka juga  diperiksa, karena mereka harus ikut bertanggungjawab atas iniden itu.

“Proses pemeriksaannya harus dilakukan Mabes Polri, Komnas HAM dan Kompolnas. Jika hal itu tidak dilakukan pemeriksaan secara serius, maka kasus itu hanya menyentuh polisi berpangkat rendah saja, sementara atasannya lolos dari tanggungjawab dan bahkan tidak tersentuh proses hukum,” tandasnya

Selain itu, IPW juga menilai ada lima kejanggalan di balik penyerbuan polisi ke Limbang Jaya. Pertama, benarkah telah terjadi pencurian pupuk milik PT Perkebunan Nasional (PTPN). Jika seandainya itu benar, apakah semua warga Limbang Jaya terlibat pencurian sehingga desa itu harus diserbu Brimob. Kedua, apa dasar hukumnya pasukan Brimob dilibatkan untuk mencari pencuri pupuk, bukankah itu tugas polisi reserse kriminal (Reskrim).

Lebih lanjut dikatakan, yang Ketiga adalah, pihaknya menilai apa yang sudah terjadi di Limbang Jaya itu adalah penyerbuan dan bukan Patroli Dialogis seperti yg dikatakan polisi, karena didalam Polri tidak mengenal adanya Patroli Dialogis. “Kalau pun ada operasi dialogis sifatnya tertutup, dgn cara melakukan pendekatan kepada tokoh2 masyarakat agar mbantu menyerahkan pelaku pencurian pupuk”, ujarnya

Yang Keempat, kronologis kejadian kasus ini berawal saat puluhan truk yang mengangkut Brimob bersenjata lengkap melintas di Limbang Jaya, lalu siapa yg memerintahkan operasi tersebut dan sangat mustahil Kapolda, Kabid Operasi, Kasat Brimob dan Kapolres tidak tahu dengan penyerbuan ini

Kemudian yang Kelima, yang perlu dipertanyakan siapa sebenarnya yang membiayai operasi penyerbuan ini. Apakah pihak PTPN membantu dana operasinya? “Jika hal ini benar, maka ini merupakan gratifikasi dan suap untuk memperalat polisi dalam menzolimi rakyat Limbang Jaya, sehingga para pejabat PTPN yang memberi bantuan juga harus diperiksa,” tegas  pria  yang juga mantan wartawan tersebut

IPW juga menyayangkan terjadinya penyerbuan ini dan mengingatkan kepada Polri. Karena Polisi adalah alat negara yang senantiasa harus melindungi rakyat dan justru bukan menzolimi rakyat. “Jika benar telah terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, Polri seharusnya lebih profesional dan bukannya memihak, apalagi diperalat oleh pihak tertentu untuk menzolimi rakyat kecil,” pungkasnya. (PHD)



Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger