' Sejumlah LSM Desak Dilakukan Pilkada Ulang Kota Depok - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Sejumlah LSM Desak Dilakukan Pilkada Ulang Kota Depok

Sejumlah LSM Desak Dilakukan Pilkada Ulang Kota Depok

Written By dodi on Friday, July 6, 2012 | 4:05 PM

DEPOK,(LJ) - Sejumlah LSM di Kota Depok mendesak KPU setempat melaksanakan keputusan MA tentang dilakukannya pilkada ulang Kota Depok.
    Ketua KAPOK, Gelombang Depok, LPPI dan Repdem bersama  Partai Hanura, Cawalkot Rudi Samin, Ketua DPP Hanura Bidang Pemberdayaan Peranan Wanita, Lilis Sugeng dan PDI Perjuangan Depok serta tim pemenangan Yuyun – Pradi (Yudistira), melakukan pertemuan dibilangan jalan Arif Rahman Hakim, Kamis (5/7) sore tadi, melakukan pembahasan agenda penegakan Supremasi hukum terkait hal itu.
    ”Ini adalah perkara antara KPUD dengan Hanura, kita harus waspada, jangan sampai ini dijadikan suatu kesempatan.Perintahnya jelas Pilkada ulang”, peserta pertemuan.
    Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan, Hendrik Tangke Allo menegaskan bahwa Hanura dan tim pemenangan BK-PRI wajib waspada, sebab dari hal itu dapat disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang hanya sekedar mencari kepentingan sesaat, karena yang bisa menindak lanjuti supremasi hukumnya adalah kita.
    Buat Partai Hanura, kasasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok ditolak oleh Mahkamah Agung (MA), adalah jalan terang sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok harus diulang.
    Sepanjang proses hukum PTUN, Hanura selaku pengusung pasangan Cawalkot Badrul Kamal – Agus Supriyanto (BK PRI) memenangi perkara tersebut, namun KPUD selaku lawan sengketa selalu melakukan perlawanan hukum hingga ke MA, meskipun keputusannya bersifat Inkrah dan tidak bisa diganggu gugat.
    Sebelumnya,beberapa waktu Rudi Samin selaku Cawalkot Independent yang ikut bertarung dalam Pilkada Depok lalu mengatakan, salinan putusan MA sengketa KPUD dengan Hanura sudah ada ditangannya selama 3 minggu, sehingga perlu secepatnya mendesak KPUD untuk melakukan eksekusi putusan tersebut, jika tidak dilaksanakan maka menjadi tindak pidana.
    “Semestinya KPUD pada saat itu menghentikan proses Pilkada Depok, karena mereka tahu sedang ada masalah hukum, dengan begitu maka semua kebijakan Nur Mahmudi selaku Walikota Depok bisa dinyatakan cacat demi hukum”, tegasnya.
    Hal senada juga dilontarkan oleh, Ketua LSM KAPOK, Kasno menekankan, lahirnya putusan MA itu harus segera ditindak lanjuti sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia pada umumnya, khususnya di Depok.
    Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Yudistira disela-sela pertemuan tersebut sangat sepakat bila hal itu ditindak lanjuti sebagai bentuk penegakan supremasi hukum, dikatakannya baik dari Yuyun maupun Pradi, sepakat jika putusannya memang benar-benar ada. Jika amanatnya Pilkada Ulang, maka KPUD harus melaksanakannya.(HRS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger