' Produk Hukum Cenderung Digunakan untuk Menyakiti Rakyat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Produk Hukum Cenderung Digunakan untuk Menyakiti Rakyat

Produk Hukum Cenderung Digunakan untuk Menyakiti Rakyat

Written By dodi on Wednesday, July 4, 2012 | 8:00 AM

Mengikuti perjalanan jagat hukum di era reformasi ini, ada adagium yang berbunyi, Ignorantia iuris nocet. Artinya, ketidaktahuan hukum bisa mencelakakan, atau siapapun orangnya yang tidak belajar, tidak mengenal, atau tidak mendalami hukum, dalam hidupnya akan banyak menemui petaka. Kondisi serba sulit akan menjadi akrab dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang mengidap kevakuman norma yuridis.

Adagium itu identik dengan menggolongkan orang pintar hukum sebagai sosok yang beruntung, tidak akan celaka, akan hidup bahagia, dan sejahtera, sedangkan orang yang tidak tahu hukum, berposisi mengenaskan sebagai sosok yang celaka, tidak bahagia, dan jauh dari kesejahteraan. Atas adagium itu mencuatlah gugatan. Benarkah orang yang tidak paham norma yuridis, hidupnya akan banyak menemui kecelakaan atau menjalani hidup dalam kondisi serba memprihatinkan dan mengenaskan?

Benarkah ketidakpahaman hukum akan membuatnya terpuruk dalam kejatuhan dan ketidakberdayaan? Apakah selama empat belas tahun reformasi ini, orang yang paham hukum atau suka mereformasi keilmuannya di bidang hukum, menjadi warga yang bahagia, sejahtera, dan berkeberdayaan? Ternyata adagium itu tidak berlaku di Republik ini, bukan tidak paham hukum yang membuat terjadinya dan maraknya petaka nasional.

Sekumpulan orang yang pembelajar dan mahir hukumlah yang tidak sedikit diantaranya mengakibatkan buruk rupa wajah Indonesia. Komunitas pencari keadilan sering menjadi obyek atau tumbal pelukaan dari praktik kriminalisasi profesi atau tirani peradilan (justice tiranic), yang notabene dari kumpulan manusia-manusia yang pintar dan mahir, serta fasih sekali melafadzkan hukum.

Kondisi sosial-empirik bercorak memprihatinkan menunjukkan, bahwa pergulatan jagat hukum Indonesia benar-benar sedang sengkarut atau menampakkan "wajah tidak sedap" disana-sini, menyebarkan aroma busuk, gampang ditemukan praktik penyelingkuhan moral di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi ini sangat tepat dideskripsikan sebagai atmosfir hukum yang sedang berada di simpang jalan, masih sering tidak jelas atau tidak tentu arah sebagai akibat daya cengkeram kelompok demagogis dan kriminalis yang sangat kuat.

Komunitas elitis yang mahir dan fasih hukum bukannya menunjukkan loyalitasnya pada panggilan etis keilmuannya, tetapi lebih menjatuhkan pilihan pada praktik, meminjam istilah kriminolog kenamaan JE Sahetapy "pembusukan hukum". Hukum yang sudah dihafal dan dipahaminya dari ayat ke ayat, tidak digunakannya sebagai referensi moral bersikap dan berperilaku. Mereka menjadikan norma yuridis ini hanya sebatas aksesrois dan instrumen untuk mendapatkan keuntungan bersifat instan. Mereka benar-benar mengabdi pada ketidak-adaban atau takluk dibawah payung kepentingan segelintir elite yang terlibat kejahatan istimewa (exstra ordinary crime).

Sepak terjang segelintir elit memang gampang terbaca sebagai tampilan buruh. Pasalnya, mereka mampu membuat wajah hukum Indonesia jadi sengkarut dan serba beraroma pembusukan. Hal ini setidaknya dapat terbaca melalui gaya para koruptor yang tampaknya lebih berkuasa dan absolut dibandingkan keberdayaan hukum. Reformasi peraturan perundang-undangan yang menghabiskan dana triliunan rupiah seolah tidak berguna akibat masih kuatnya cengkeraman para penjahat berdasi terhadap misi penegakan hukum.

Kelompok elit ini berhasil mendesain dirinya tak ubahnya seperti raja yang tidak pernah salah (king no wrongs). Apa yang dilakukan koruptor selama ini jelas bukan disebabkan kesulitan ekonomi, tetapi dominan karena keserakahan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rakyat dan negara.

Mereka idealnya adalah sumberdaya manusia utama yang berdiri di garis depan dalam menyebarkan doktrin hukum pada masyarakat supaya masyarakat menjadi cerdas yuridis. Sayangnya, mereka tidak menginginkan masyarakat benar-benar sebagai kelompok sosial yang paham dan mahir dalam bidang hukum. Mereka mengidolakan bertahannya tipe masyarakat yang mudah didustai dan disesatkan pikiran-pikirannya.

Mereka selayaknya wajib mengajak kepada setiap elemen bangsa supaya, dengan berbagai bentuk cara, mengonstruksi sikap militansi. menggalakkan "syahwat", aksi, atau mengembangkan strategi untuk melawan segala bentuk praktik pengamputasian hukum atau penyelingkuhan profesi. Mereka tampaknya lebih menyukai masyarakat negeri ini tidak sungguh-sungguh menjadi pembelajar dan pejuang hukum dan keadilan.

Kasus korupsi dengan modus-modus baru atau kontemporer bertajuk penyalahgunaan uang negara terus bermunculan. Para penyalahguna ini terus berpacu menunjukkan kreatifitas atau "inovasi" mereka dalam memproduksi korupsi. Mereka tidak merasa takut dengan gerakan reformasi dan penguatan langkah-langkah penanggulangan korupsi. Pasalnya, mereka yakin bahwa dirinya atau koruptor lah yang akan terus berjaya dan sukses memimpin sektor-sektor strategis di negeri ini.

Itu menunjukkan, bahwa konstruksi sekuat apapun suatu negara tetap akan menuai kerusakan dan bahkan kehancuran hebat, manakala setiap elemen cendekia yang memegang tampuk kekuasaan tergelincir dalam pembenaran berbagai ragam penyalahgunaan. Mereka paham norma hukum, namun produk hukum digunakanya sebagai instrumen menyakiti atau mendehumanisasikan rakyat.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger