' Polisi Dambaan Masyarakat yang Bebas KKN - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Polisi Dambaan Masyarakat yang Bebas KKN

Polisi Dambaan Masyarakat yang Bebas KKN

Written By dodi on Tuesday, July 3, 2012 | 3:58 PM

Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korps Bhayangkara atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Senin (2/7), pimpinan Polri diingatkan untuk berbuat lebih untuk mewujudkan Polri yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Wanti-wanti dari Presiden sekaligus Kepala Negara itu tentunya wajib direspons secara positif dan segera. Wajib, karena permintaan itu diutarakan pucuk pimpinan nasional sehingga jelas merupakan instruksi. Juga karena, diakui ataupun tidak, institusi Polri masih dicemari oleh praktik KKN.

Jika pembenahan dan pembersihan tak segera dilakukan secara serius, niscaya KKN kelak menghancurkan kredibilitas dan integritas institusi Polri. Dan KKN juga akan menguapkan berbagai nilai moral dan etik yang menjadi pijakan Polri dalam berkiprah di tengah masyarakat. Kenyataan seperti itu tak boleh sampai terjadi karena Polri adalah salah satu pilar tertib sosial di masyarakat. Apabila institusi Polri sendiri secara etis dan moral amburadul, kehidupan masyarakat niscaya tidak karu-karuan. Tertib sosial pasti akan sirna digantikan oleh hukum rimba.

Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sejatinya juga merupakan kritik kepada segenap jajaran Polri: bahwa praktik KKN masih menjadi penyakit yang membahayakan kredibilitas dan integritas kelembagaan mereka. Reformasi birokrasi, dalam konteks ini, belum optimal membuahkan hasil positif. Kritik itu, tentu saja mewakili isi hati masyarakat selama ini. Bagi masyarakat, reformasi birokrasi di internal Polri seperti tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Seolah-olah program reformasi itu sekadar proforma.

Mungkin penilaian seperti itu keliru - lantaran ekspektasi masyarakat tentang peran dan fungsi Polri kelewat tinggi. Tetapi karena banyak kasus yang mencoreng asas profesionalisme dan integritas polisi terhampar di depan publik - antara lain kasus salah tangkap pelaku kejahatan, tindak kekerasan terhadap tahanan, atau juga menjadi beking tindak penyelewengan sosial seperti perjudian, pelacuran, dan lain-lain - penilaian miring itu tak bisa disalahkan.

Walhasil, bagi masyarakat, Polri belum juga tampil sebagai institusi ideal dalam mengemban peran dan fungsinya. Polri masih tampil dalam ragam wajah yang acap tidak mengesankan. Itu pula yang membuat masyarakat tetap saja cenderung tidak nyaman berurusan dengan polisi. Jangankan lantaran tersandung perkara hukum, bahkan sekadar menjadi saksi sebuah kasus pun masyarakat sudah enggan. Sinisme masyarakat tentang layanan polisi -- lapor kecolongan kambing malah jadi kehilangan sapi -- tak kunjung pudar.

Masyarakat memang sudah sangat merindukan sosok kepolisian yang teduh, tenang, namun sekaligus trengginas, andal, dan tak pandang bulu. Untuk itu, permintaan Presiden benar adanya: institusi Polri harus bebas praktik KKN. Sekali lagi, karena KKN adalah sumber segala penyakit yang menghancurkan integritas dan kredibilitas institusi Polri. Karenanya, Hari Bhayangkara 2012 sungguh patut dijadikan momentum penataan kelembagaan ke arah sosok Polri yang didambakan sekaligus dibanggakan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara selayaknya tidak diperlakukan sekadar ritual tahunan yang tak memberi makna apa-apa kepada segenap jajaran Polri yang saat ini dibawah kepemimpinan Jendral Pol Timur Pradopo dan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Nanan Soekarna. Kita pun berharap, Polri kedepan akan lebih manusiawi dalam menghadapi masyarakat, lebih peka akan keluhan dan tuntutan masyarakat serta meneguhkan komitmennya sebagai pelayan dan abdi masyarakat, bukan penguasa atau pengusaha. Semoga!!
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger