' PNS Turut Menentukan Keberhasilan Pemerintah dan Pembangunan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » PNS Turut Menentukan Keberhasilan Pemerintah dan Pembangunan

PNS Turut Menentukan Keberhasilan Pemerintah dan Pembangunan

Written By dodi on Friday, July 27, 2012 | 7:00 PM

GARUT (LJ) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Garut H.Iman Alirachman, disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan publik.Namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat / PNS secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para PNS.  “Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang ditempuh namun pemerintahan terus berusaha melakukan reformasi birokrasi ditubuh PNS,” katanya kepada LINGKAR JABAR di ruang kerjanya, kemarin.

Dia mengemukakan,perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya PNS. Pegawai negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. PNS, lanjut Iman, seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.

"Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut H.Iman mengatakan, perlakuan atau tindakan yang harus diberikan pada pegawai dalam kegiatan pembinaan bahwa  setiap PNS  yang menurut catatan kegiatan 45 hari tidak ngantor secara kumulatif maka hari ke 46 itu yang bersangkutan bisa diberhentikan. Kemudian yang kedua tugas pembinaan termasuk pemberian sanksi ini mutlak menjadi tanggug jawab masing-masing atasannya, sehingga apabila ada atasan yang seharusnya memberikan sanksi kepada pegawai tetapi kemudian tidak di jalankan kewajiban itu maka yang diberi sanksi itu juga atasannya langsung.

“Jadi saya ingin gambarkan ini supaya bagaimana penerapan didalam sanksi itu seluruh pegawai kemudian pihak yang ikut mengawasi dapat secara sederhana memahami bahwa ketentuan baru PP 53 tahun 2010 itu lebih sederhana dibandingkan PP 30 tahun 80 tentang disiplin PNS,” katanya.  

Dikatakannya, hubungannya dengan penerimaan penghasilan sekarang pun berlaku tunjangan tambahan penghasilan, terutama bagi pegawai yang mungkin entah ada halangan ngantor tanpa ada alasan atau mungkin yang bersangkutan kurang maksimal sehingga pada saat jam kerja mulai terlambat atau pada saat jam akhir kantor dia pulang lebih awal. Hal itu menjadi variabel yang  diperhitungkan pada saat ia menerima tunjangan penambahan penghasilan, artinya PNS tersebut akan menerima sesuai dengan apa yang dihasilkan.

“Kita sadar dari struktur APBD, Garut salah satu kabupaten yang jumlah belanja pegawainya diatas 50 persen, ini menggambarkan jumlah yang relatif besar meskipun sebenarnya besar atau tidak jumlah belanja itu. Kita menghamburkan uang APBD ketimbang pembangunan tapi karena konfigurasi APBD kita, kita bergantung sangat kuat pada DAU. Sementara DAU didahulukan untuk kesejahteraan pegawai , dana pembangunan itu semestinya sesuai dengan tuntutan otonomi daerah itu dari PAD tapi karena PAD kita relatif kecil, maka sisa dari DAU kita pakai untuk pembangunan,” pungkasnya. (BDN/JUL)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger