' Piutang Pajak Terbengkalai, Dispenda Bandung Dikecam - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Piutang Pajak Terbengkalai, Dispenda Bandung Dikecam

Piutang Pajak Terbengkalai, Dispenda Bandung Dikecam

Written By dodi on Friday, July 27, 2012 | 7:30 PM

BANDUNG - Wakil rakyat mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera dalam menyelesaikan piutang pajak. Desakan ini mengemuka setelah Dewan mendapatkan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), piutang pajak Pemkot Bandung 2011 lalu sebesar Rp 23,4 miliar. Dalam jumlah itu, piutang pajak terbesar berasal dari sektor reklame sebesar Rp 10,8 miliar. Sisanya dari sektor hotel sebesar Rp 1,5 miliar, restoran Rp 3,9 miliar, hiburan Rp 3 miliar dan piutang pajak parkir Rp 1,8 miliar.

"Ini adalah bukti kelemahan penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), karena sudah bertahun-tahun persoalan piutang pajak itu tidak juga selesai. Padahal itu piutang pajak penagihan dari 2007 sampai 2011 yang diakumulasi," papar Anggota Komisi A sekaligus anggota Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD 2011 Lia Noer Hambali kepada wartawan di gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (26/7).

Lia menambahkan, alasan piutang sudah terlalu lama, tidak bisa diterima Pansus, terlebih Kepala Dispenda sudah lama menjabat bahkan selama wali kota menjabat dua periode, Kepala Dispenda belum berganti. "Masa tidak bisa menyelesaikan masalah itu," keluh Lia. Berdasarkan temuan pansus, sektor reklame menempati urutan pertama piutang pajak karena banyak wajib pajak atau pengusaha reklame yang tidak bisa ditagih. "Saat didatangi, ternyata alamat tiang, sehingga petugas pun tidak bisa melakukan penagihan," tuturnya.

Lia menilai hal itu merupakan kelemahan jajaran Dispenda sejak awal. Seharusnya, pemberian rekomendasi izin reklame dicantumkan alamat penanggung jawab atau direktur, alamat perusahaan sesuai bukti domisili, dan alamat tiang, sehingga mudah dicari. "Dibiarkan bertahun-tahun, akhirnya ini dijadikan modus oleh pengusaha-pengusaha yang bandel agar tidak bayar pajak," terangnya.

Selain itu, tambah Lia lagi, banyak pengusaha yang mengajukan izin reklame namun tidak mengambil nota izinnya dari BPPT. "Modus lainnya, setelah mengambil nota izin, pengusaha membangun tiang dan mengoperasikannya, itu berarti mereka tidak ditagih pajak. Tapi kalau ketahuan petugas dan terancam dibongkar, barulah izin yang asli diambil," tuturnya.

Menanggapi himbauan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi mengaku akan segera mencari langkah mengatasinya.
"Dengan langkah yang bertanggungjawab, mudah-mudahan pajak yang tertunggang dan terakumulasi bisa segera diselesaikan," ucap Edi kepada wartawan seusai menyaksikan teater di Rumentangsiang. Untuk menghindari terulang kembali, ke depan sebelum bayar operasional berjalan pihaknya akan terlebih dahulu membayar pajak.

"Harus dicarikan solusi. Siapapun pengelolanya harus dipenuhi, Pemkot juga harus bijak karena ada juga piutang pajak tidak tertagih misal pailit, tapi harus dibuktikan," ungkapnya seraya menambahkan perlu ada langkah cepat dan tindakan insentif dan disinsentif sehingga ada efek jera. "Penertiban dilakukan karena ada persolan teknis yang menunggak apakah betul-betul nakal ada juga yang terhambat perizinan proses lama," pungkasnya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger