' PGRI Mengkritik, FGSI Memboikot Uji Kompetens Guru - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » PGRI Mengkritik, FGSI Memboikot Uji Kompetens Guru

PGRI Mengkritik, FGSI Memboikot Uji Kompetens Guru

Written By dodi on Friday, July 27, 2012 | 7:00 PM

BOGOR - Pemerintah seharusnya meluruskan motivasi yang melatari pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG), dan pelaksanaan UKG jangan didasari alasan belum baiknya kompetensi guru. Banyak pihak menilai, kompetensi dan profesionalitas guru tak akan meningkat jika pemerintah hanya melakukan UKG. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas, hanya bisa dilakukan dengan pembinaan, diklat, dan kegiatan ilmiah yg tepat, di samping kesadaran dari guru yg bersangkutan.

"Jangan berpikir karena guru kompetensinya belum baik, terus di- UKG-kan. Alasan itu sama dengan menghina atau menghukum guru," kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo dalam keterangan persnya, kemarin.
"Jadi, salah jika sangat bernafsu menguji guru untuk peningkatan mutu," tambahnya.

Dikatakannya, PGRI memang mendukung pelaksanaan UKG. Akan tetapi, tujuannya untuk memperoleh peta kompetensi guru yang akan melahirkan klasifikasi kompetensi guru. Selanjutnya, hasil UKG harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan melakukan pembinaan yang komprehensif. "Banyak kebijakan tentang guru yang tidak kontekstual dan riil. Mudah-mudahan UKG ini berjalan baik," kata Sulistyo.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bersama Koalisi Tolak Uji Kompetensi Guru (UKG) menyatakan akan memboikot ujian yang akan dilaksanakan pada 30 Juli - 12 Agustus 2012. Pernyataan penolakan disampaikan FSGI dan sejumlah elemen lainnya di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, kemarin.

FSGI menilai, pemerintah tidak memberikan pernyataan yang konsisten terkait pelaksanaan uji kompetensi guru. "Jumlah total 1700 guru yang akan memboikot UKG. Karena FSGI merupakan organisasi baru dan hanya berada di empat belas daerah. Kami mengajak para guru untuk memboikot dan tidak perlu ragu untuk melakukannya," kata Sekjen FSGI Retno Listyarti.

Ia kembali menegaskan, uji kompetensi dinilai tidak memiliki dasar hukum dan dijadikan sebagai kebijakan untuk menekan guru. Menurut Retno, penolakan terhadap pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan sikap protes kepada pemerintah yang tidak profesional dalam membuat kebijakan.

"Statement pemerintah tidak konsisten. Mereka mengatakan UKG berfungsi untuk pemetaan kualitas guru. Mereka lalu mengatakan UKG sebagai standar kenaikan pangkat. Mereka juga tidak memberikan surat keputusan program UKG. Ini kan sangat aneh." kata Retno.

Pernyataan penolakan ini mereka sampaikan dengan membawa sejumlah kertas bertuliskan, di antaranya "Sertifikasi Yes, UKG No", dan "Ayo Boikot UKG". Adapun, yang bergabung dalam Koalisi Tolak UKG ini adalah sebelas organisasi guru. Mereka meminta Kemdikbud untuk berkonsentrasi pada 1,8 juta guru yang belum disertifikasi. Mengingat, batas waktu sertifikasi hingga tahun 2015. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger