' Perguruan Tinggi Swasta Ajukan Judicial Review Jika RUU PT Disahkan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Perguruan Tinggi Swasta Ajukan Judicial Review Jika RUU PT Disahkan

Perguruan Tinggi Swasta Ajukan Judicial Review Jika RUU PT Disahkan

Written By dodi on Tuesday, July 10, 2012 | 10:20 AM

BOGOR - Sekretaris Jendral Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Suyatno, menegaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) tetap disahkan oleh pemerintah bersama DPR pada bulan Juli ini. Alasannya, RUU tersebut belum memihak kepada masyarakat dan belum mengakomodasi usulan dari pihak swasta.

Suyatno mengatakan, permohonan judicial review merupakan langkah terakhir jika pemerintah tetap mengesahkan RUU tersebut sebelum direvisi dan dilakukan penambahan ayat sesuai usulan Aptisi. "Jangan tergesa mengesahkan. Jika tetap disahkan sebelum diperbaiki, maka kami akan lakukan judicial review," kata Suyatno dalam siaran persnya, Senin (9/7).
Rektor Universitas Dr Hamka ini menambahkan, dalam draf RUU PT versi 26 Juni 2012 masih terdapat banyak pasal yang kontroversial.

Beberapa dari pasal yang kontroversial itu menurutnya perlu dihapus dan direvisi karena menimbulkan dikotomis dan ketidak adilan dalam mendudukkan posisi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Ia pun berharap, pemerintah dan DPR dapat mengubah mindset dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yakni bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status perguruan tingginya. "Pemerintah tak boleh lepas tanggung jawab, perlu ada penambahan ayat-ayat untuk mengakomodasi PTS," kata Suyatno.

Dijelaskannya, dalam Pasal 6 RUU PT perlu ditambahkan prinsip nirlaba yaitu prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Meski pada Pasal 64 dan Pasal 67 disebut kata nirlaba, menurutnya, nirlaba seharusnya dimasukkan pada Pasal 6 yang mengatur tentang prinsip pengelolaan perguruan tinggi. Adapun, dalam Pasal 87, ia berharap masalah pendanaan dan pembiayaan harus diberikan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS.
Sehingga, ke depannya bukan hanya ada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN), tetapi juga harus dicantumkan mengenai BO PTS. “Sehingga harus ada ayat dalam pasal tersebut yang menyatakan pemerintah menyediakan pendanaan PTS yang dialokasikan dalam APBN antara lain dalam bentuk bantuan operasional yang jumlahnya proporsional atau adil antara PTN dengan PTS,” ujarnya.

Di luar itu, mengenai alokasi pendanaan untuk PTS yang tidak disebut dalam RUU yang rencananya akan disahkan pada 13 Juli 2012 mendatang.  Pada pasal 93 tidak ada ayat yang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan sebagIan dana yang dikelola oleh kementerian untuk membiayai penelitian PTS. “Padahal PTS juga memiliki kesempatan yang sama dengan PTN untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini juga belum diatur dalam RUU PT," kata Suyatno.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menargetkan RUU Pendidikan Tinggi akan disahkan pada bulan Juli ini. Akan tetapi, menjelang pengesahannya, masih ada pro dan kontra seputar substansi UU yang dinilai belum berpihak pada pendidikan untuk rakyat.  CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger