' Penyelewengan Dana Hibah Pemkot Bandung Terendus - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Penyelewengan Dana Hibah Pemkot Bandung Terendus

Penyelewengan Dana Hibah Pemkot Bandung Terendus

Written By dodi on Tuesday, July 31, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Sebanyak Rp 214 miliar yang berasal dari dana hibah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung pada tahun anggaran 2012 terindikasi diselewengkan. Tudingan ini mengemuka setelah Kelompok masyarakat sipil Kota Bandung yang terdiri dari Forum Diskusi Anggaran (FDA), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP), Perkumpulan Inisiatif, Walhi Jabar, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM Bara) dan LBH Bandung, melakukan kajian atau telaah atas belanja hibah pada APBD Kota Bandung.

"Kami menemukan kecurigaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana hibah. Kita telah melakukan rekap dan catat ulang penerima hibah 2012. Totalnya ada Rp 214 miliar, sementara penerima hibah ada 903," papar Suryawijaya, Koordinator P2IP dalam jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Senin (30/7). Dari hasil kajian terhadap belanja hibah tahun 2012 mereka menemukan bahwa besaran alokasi hibah saja sudah tidak jelas.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No 110/2012 total belanja hibah yaitu Rp 435,9 miliar. Sementara pada Surat Keputusan Walikota Bandung No 978/Kep.258-DPKAD/2012 yang merupakan turunan dari perwal sebelumnya tertera Rp 389 miliar. "Jadi ada ketidakjelasan jumlah tepat mana alokasi yang dipakai. Bahkan kami memiliki salinan pernyataan Sekda Bandung pada 11 Juli lalu yang mengatakan bahwa dana hibah tahun 2012 besarnya Rp 493 miliar. Jadi dari sumber alokasinya saja kami lihat tidak punya pegangan jelas," katanya.

Selain itu jika memperhatikan profil para calon penerima hibah dan besaran dana yang akan diterimanya, terlihat bahwa penetapan pemberian hibah tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas. "Irasionalitas yang kami temukan yaitu adanya rentang yang besar dari penerima hibah. Yang terbesar Rp 56 miliar dan terkecil Rp 4,2 juta. Ini menunjukkan Pemkot tidak punya aturan jelas tentang besaran maksimal dan minimal hibah yang diberikan," tutur Surya.

Mereka pun menemukan ada 23 lembaga yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam mengelola dana namun mendapatkan dana hibah yang besar. "Banyak calon penerima hibah yang dapat dana hibah cukup besar tanpa alasan yang jelas. Lembaga tersebut menerima besaran antara Rp 1 miliar dan lebih, dengan total Rp 125,7 miliar," sebutnya. Kegiatan yang diusulkan calon penerima dana hibah diantaranya adalah kegiatan rutin Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), seperti perbaikan jalan, pembangunan gapura, pembangunan kantor RW dan lainnya.

"Itu mengindikasikan ada potensi tumpang tindih anggaran atau pengalihan beban kerja ke masyarakat," jelas Surya seraya menambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mencium adanya keanehan dalam penyaluran dana hibah Kota Bandung tahun 2012. "KPK menemukan adanya penerima perorangan yang menerima Rp 200 juta," tambahnya.

Terkait dengan hal itu, kelompok masyarakat sipil itu juga berharap para penerima hibah tersebut diverifikasi ulang demi transparansi publik. "Kami menagih janji pernyataan Sekda Kota Bandung yang menyatakan bahwa calon penerima dana bansos akan diverifikasi ulang. Kami juga meminta supaya Sekda melakukan moratorium atau menunda pencairan selama verifikasi ulang pada seluruh penerima selesai. Jadi, janji bahwa dana hibah akan cair setelah lebaran jangan dulu dilakukan," ujar Surya.

Mereka pun meminta agar DPRD melakukan pengawasan dan revisi Perda APBD 2012 pada saat penyusunan APBD Perubahan sesuai hasil vrifikasi. Transparansi verifikasi dilakukan dengan uji publik dengan memuat para penerima hibah dan besaran yang akan diperoleh. "Kami akan mengawal proses verifikasi. Apabila pada pelaksanaannya tetap tidak ada perubahan dan masih ada penyimpangan maka kami akan meminta BPK untuk melakukan audit investigatif dan melaporkan penyimpangan ke KPK," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi mengapresiasi keinginan moratorium pencairan hibah selama proses verifikasi kepada seluruh penerima rampung dilakukan. “Dalam moratorium, memang saya menyarankan agar tidak dicairkan dana hibah dan bansos menunggu hasil verifikasi yang sedang dilakukan serta diketuai oleh Asisten Daerah III,” ucap Edi di ruang kerjanya.

Verifikasi itu, kata Edi, untuk menghindari adanya double penerima dana. Bahkan kata Edi, dari seluruh jumlah penerima dana tersebut Pemkot Bandung baru mengeluarkan 2%. “Sisanya belum dicairkan, menunggu hasil verifikasi dan kami tidak bisa menuding itu diselewengkan apa tidak karena memang belum dikeluarkan anggarannya,” bebernya sambil mengatakan dirinya menyetujui permintaan agar Pemkot Bandung tidak menyalurkan dana bantuan apapun pada saat musim Pilkada 2013. “Saya setuju dengan usulan itu, tapi saya kembalikan kepada pemegang kebijakan,” pungkasnya. HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger